Washington – Amerika Serikat (AS) tengah bernegosiasi dengan Denmark untuk mendapatkan kembali akses ke tiga pangkalan militer tambahan di Greenland. Dua dari pangkalan tersebut merupakan fasilitas yang sebelumnya telah ditinggalkan oleh pasukan AS beberapa dekade lalu.

Informasi ini disampaikan oleh Jenderal Pentagon Gregory Guillot, sebagaimana dilaporkan oleh The New York Times pada Rabu (1/4). Kesepakatan potensial ini disebut-sebut akan menjadi ekspansi signifikan pertama kehadiran militer AS di wilayah tersebut dalam beberapa dekade terakhir.

Pangkalan Strategis Era Perang Dunia dan Perang Dingin

Negosiasi tersebut mencakup lokasi-lokasi yang pernah difungsikan sebagai pangkalan AS selama Perang Dunia II dan Perang Dingin. Pangkalan-pangkalan ini kemudian dikembalikan kepada otoritas Denmark dan Greenland setelah penarikan pasukan AS, yakni Narsarsuaq pada tahun 1950-an dan Kangerlussuaq pada tahun 1990-an.

Meskipun pejabat Pentagon menolak merinci jumlah pasukan yang mungkin akan ditempatkan di pulau tersebut, Jenderal Guillot dilaporkan menyatakan bahwa fasilitas-fasilitas ini akan mendukung pasukan operasi khusus dan unit angkatan laut AS.

Laporan The New York Times juga menyebutkan bahwa sebagian besar infrastruktur militer di lokasi-lokasi tersebut telah dibongkar. Namun, kedua lokasi masih memiliki bandara operasional kecil. Narsarsuaq juga dilengkapi dengan pelabuhan laut dalam, sementara Kangerlussuaq memiliki landasan pacu panjang yang mampu menampung pesawat besar.

Tantangan Diplomatik dan Integritas Wilayah

Para ahli yang dikutip oleh surat kabar tersebut mengindikasikan bahwa Denmark memiliki kemampuan terbatas untuk memblokir rencana AS ini, mengingat Greenland merupakan bagian dari Kerajaan Denmark.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump berulang kali menyatakan bahwa wilayah Greenland seharusnya bergabung dengan AS, dengan alasan pentingnya posisi strategis pulau tersebut bagi keamanan nasional. Namun, otoritas Denmark dan Greenland telah memperingatkan Washington agar tidak mengambil alih pulau tersebut, serta menegaskan bahwa mereka mengharapkan integritas wilayah mereka dihormati.