Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendesak Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh kabupaten/kota se-Sulteng untuk segera mengambil langkah konkret guna menekan laju inflasi pada awal tahun 2026. Permintaan ini disampaikan menyusul laporan kenaikan inflasi tahunan yang kembali melampaui ambang batas.
Wakil Gubernur Sulteng, Reny A. Lamadjido, menegaskan urgensi tersebut dalam rapat koordinasi TPID se-Sulteng yang digelar secara hybrid dari Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng, Palu, pada Kamis (26/2/2026). “Ayo kita cari tahu betul apa yang harus dilakukan supaya inflasi ini turun dan sehat kembali,” kata Reny.
Inflasi Tahunan Sulteng Capai 4,5 Persen
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng, inflasi tahunan Sulawesi Tengah pada Januari 2026 tercatat sebesar 4,5 persen, dibandingkan dengan Januari 2025. Angka ini menunjukkan pergerakan naik dari ambang batas yang telah ditetapkan.
Secara rinci, kontribusi inflasi tahunan dari empat daerah pemantauan di Sulteng adalah sebagai berikut:
- Kota Palu menyumbang inflasi 4,35 persen.
- Kabupaten Banggai (Luwuk) menyumbang inflasi 5,92 persen.
- Kabupaten Morowali menyumbang inflasi 2,63 persen.
- Kabupaten Tolitoli menyumbang inflasi 5,92 persen.
Sementara itu, inflasi bulanan Sulteng pada Januari 2026 dibandingkan Desember 2025 tercatat sebesar 0,1 persen. Dari empat daerah pemantauan, Kota Palu menyumbang inflasi 0,24 persen dan Kabupaten Banggai di Luwuk menyumbang inflasi 0,07 persen.
Di sisi lain, dua kabupaten mengalami deflasi pada periode yang sama, yakni Kabupaten Morowali dengan deflasi 0,13 persen dan Kabupaten Tolitoli dengan deflasi 0,85 persen.
Melihat kondisi tersebut, Wagub Reny A. Lamadjido kembali menekankan pentingnya respons cepat. “Kondisi ini menjadi sinyal kuat agar seluruh unsur TPID se-Sulteng, menerapkan langkah-langkah antisipatif sejak dini,” tegasnya.
