Seorang oknum pejabat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Surabaya mendadak menjadi sorotan publik setelah aksinya meminta Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2026 viral di media sosial. Oknum tersebut diidentifikasi sebagai Ketua LPMK Manukan Wetan, Surabaya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mendesak agar persoalan ini segera ditindaklanjuti oleh pihak kecamatan. Langkah ini penting untuk mencegah timbulnya preseden buruk bagi lembaga kemasyarakatan.
DPRD Minta Evaluasi Jabatan Ketua LPMK
Yona mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Camat Tandes, Febri, terkait insiden ini. “Barusan saya telepon Pak Febri Camat Tandes, dan saya minta untuk yang bersangkutan dievaluasi agar tidak diposisikan sebagai Ketua LPMK. Dan Pak Camat siap tindaklanjuti,” ujar Yona, Kamis (26/2/2026).
Menurut Yona, LPMK memiliki peran strategis sebagai jembatan aspirasi antara warga dan pemerintah. Oleh karena itu, setiap pengurus wajib menjaga integritas dan menghindari tindakan yang dapat mencederai kepercayaan publik.
Ia menegaskan bahwa dugaan permintaan THR dengan mengatasnamakan lembaga tidak dapat dibenarkan. Jika terbukti, evaluasi jabatan dinilai krusial untuk menjaga marwah kelembagaan. “Kami tidak ingin lembaga kemasyarakatan tercoreng oleh tindakan yang tidak pantas. Evaluasi penting agar ke depan LPMK benar-benar bekerja untuk kepentingan warga,” tegas politisi Partai Gerindra ini.
Imbauan untuk Seluruh LPMK di Surabaya
Selain itu, Yona juga mengimbau seluruh LPMK di Surabaya untuk senantiasa berpegang pada aturan dan etika dalam menjalankan tugas. Ia meminta para pengurus tidak memanfaatkan momentum apa pun demi kepentingan pribadi atau kelompok.
“Saya mengimbau seluruh LPMK se-Surabaya agar menjaga etika, menjaga kepercayaan masyarakat, dan tidak melakukan praktik-praktik yang bisa merusak citra lembaga,” katanya.
Yona berharap insiden ini menjadi pembelajaran bersama. Ia menekankan bahwa LPMK harus menjadi contoh dalam tata kelola partisipasi masyarakat yang bersih dan transparan. “Kepercayaan masyarakat itu mahal. Jangan sampai karena satu tindakan, seluruh LPMK ikut terdampak citranya,” pungkas Yona.
