Peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tahap keempat di Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi digelar di Halaman Pondok Pesantren Darul Qur’an, Bengkel, Kabupaten Lombok Barat, pada Sabtu (21/2/2026). Acara ini menandai beroperasinya 41 unit SPPG baru, dengan 36 unit berlokasi di NTB dan sisanya tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, serta Jawa Barat. Program ini merupakan bagian integral dari penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di bawah jaringan Tim Konsultan dan Akselerasi program MBG yang dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutannya menyoroti perubahan fundamental dalam paradigma ekonomi yang dibawa oleh kehadiran SPPG. Ia menjelaskan bahwa pemerintah kini menerapkan “logika terbalik” dengan terlebih dahulu menciptakan permintaan (demand) di tingkat hilir, sebelum berfokus pada pembenahan sisi hulu. “Dulu, petani sering ragu menanam sayur atau memelihara ikan karena takut tidak ada pembeli atau harga anjlok saat panen. Hari ini, Presiden menciptakan permintaannya dulu melalui MBG. Sekarang di pasar, pedagang sayur sudah punya posisi tawar tinggi karena barang mereka pasti diborong untuk kebutuhan gizi ini,” ujar Lalu Iqbal.
Meski program ini disambut positif, tingginya permintaan yang tercipta memicu tantangan baru berupa kenaikan harga, yang diakibatkan oleh kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan pasokan. Gubernur Iqbal mengakui bahwa masyarakat saat ini mulai merasakan dampak inflasi. “Ini bukan salah program MBG-nya, tapi kita yang harus lebih cepat mengantisipasi ketersediaan pasokan. Karena itu, mulai Mei mendatang, Pemprov NTB akan melakukan investasi besar-besaran untuk meningkatkan produksi pangan masyarakat,” tambahnya.
Langkah konkret yang akan diambil oleh Pemerintah Provinsi NTB mencakup pengembangan greenhouse untuk sayuran, baik skala kolektif maupun rumah tangga, budidaya ikan seperti nila, patin, dan ikan laut dengan sistem bioflok, serta optimalisasi peternakan ayam petelur untuk memenuhi kebutuhan gizi.
Selain aspek gizi, Lalu Iqbal juga menekankan peran strategis pesantren dalam pengelolaan SPPG. Ia melihat peluang besar bagi pesantren untuk mencapai kemandirian finansial dan menciptakan ekosistem ekonomi tertutup (closed-loop ecosystem). “Pesantren tidak perlu lagi bergantung pada bantuan luar karena punya penghasilan tetap (fixed income) dari SPPG. Jika jamaah diberdayakan untuk memelihara ayam petelur atau menanam cabai, maka kebutuhan dapur SPPG bisa terpenuhi dari internal mereka sendiri,” jelasnya. Ia berharap ke depannya pesantren tidak hanya mengelola dapur, tetapi juga merambah ke industri derivatif seperti pabrik roti hingga peternakan sapi perah untuk memenuhi kebutuhan susu. “Jika target seribu dapur tercapai, bayangkan kekuatan ekonomi keumatan yang tercipta. Ini adalah awal yang baik untuk penguatan ekonomi berbasis pesantren,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Pusat, KH. Yahya Cholil Staquf, menjelaskan bahwa peresmian 41 SPPG ini merupakan bagian dari jaringan Tim Konsultan dan Akselerasi program MBG yang dibentuk oleh PBNU. “Jadi sekarang sudah mencapai hampir 200 SPPG yang sudah beroperasi dan sekian ratus lagi sedang berproses dalam sistem BGN sehingga tidak terlalu lama target 1.000 SPPG yang sudah dicanangkan bersama Ketua BGN bisa tercapai,” ungkap KH. Yahya Cholil Staquf.
Ia menambahkan, peresmian di NTB ini adalah yang keempat kalinya, setelah sebelumnya dilakukan di Cirebon, Jember, dan Batang. KH. Yahya Cholil Staquf juga menegaskan pentingnya menjaga kualitas gizi dan pelayanan bagi para santri sebagai penerima manfaat. “Bukan hanya soal angka statistik melainkan tergantung anak-anak agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena mereka ini adalah masa depan bangsa,” tegasnya.
