Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) kota setempat untuk menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Permintaan ini disampaikan di Palu pada Kamis, 21 Mei 2026, menekankan peran strategis TPAKD dalam pembangunan ekonomi daerah.

Peran Strategis TPAKD dan Komitmen Pemkot Palu

Imelda Liliana Muhidin menegaskan bahwa TPAKD memiliki peran krusial dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. “TPAKD memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal,” ujar Imelda dalam keterangannya.

Ia berharap keberadaan TPAKD dapat menjadi pendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Palu, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan dan program yang berpihak pada penguatan ekonomi masyarakat.

Penguatan ekonomi ini dilakukan melalui peningkatan akses layanan keuangan yang mudah dijangkau, aman, dan terjangkau. Upaya tersebut dinilai sangat penting untuk mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi kerakyatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tantangan Digital dan Prioritas Edukasi Keuangan

Perkembangan teknologi digital di sektor keuangan juga menjadi perhatian Wakil Wali Kota Palu. Literasi keuangan masyarakat perlu terus diperkuat agar mampu memanfaatkan layanan keuangan digital secara bijak, aman, dan produktif. “Penguatan edukasi keuangan menjadi salah satu prioritas penting yang harus terus dilaksanakan secara berkesinambungan,” tegas Imelda.

Program Kerja TPAKD Kota Palu Tahun 2026 difokuskan pada beberapa prioritas utama, antara lain:

  • Peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi berkelanjutan.
  • Penguatan akses pembiayaan bagi UMKM melalui fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan ultra mikro.
  • Pengembangan ekosistem keuangan digital serta perluasan transaksi non-tunai di lingkungan Pemerintah Kota Palu.
  • Peningkatan akses layanan keuangan bagi masyarakat pesisir, kelompok rentan, dan pelaku usaha sektor informal.
  • Penguatan program Simpanan Pelajar (KEJAR).
  • Pendampingan dan pembinaan UMKM agar menjadi usaha yang berkembang.
  • Penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan.
  • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program secara berkala guna memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan TPAKD.

Imelda Liliana Muhidin meminta seluruh anggota TPAKD Kota Palu untuk memperkuat koordinasi serta menyusun langkah-langkah strategis yang terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.