Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan (Kalsel) memperingatkan bahwa provinsi tersebut kini menghadapi krisis ekologis akut dan konflik ruang hidup yang parah. Kondisi ini dipicu oleh eksploitasi sumber daya alam dan laju deforestasi yang masif selama beberapa dekade terakhir.
Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Raden Rafiq Wibisono, menyatakan bahwa kerusakan lingkungan yang semakin parah dan tingginya laju deforestasi telah memicu bencana. “Kerusakan lingkungan yang semakin parah, tingginya laju deforestasi memicu bencana. Kalsel mengalami krisis ekologi dan hal ini juga beriringan dengan konflik ruang hidup,” ungkap Rafiq pada Senin (27/4).
Walhi Kalsel mencatat, dalam periode 2023 hingga 2024, deforestasi di Kalimantan Selatan mencapai 146.956,8 hektare. Angka ini kontras dengan sisa hutan primer yang hanya sekitar 49.958 hektare dari total luas kawasan hutan 1,7 juta hektare di provinsi tersebut.
Tekanan terhadap lingkungan semakin diperparah oleh dominasi industri ekstraktif. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) mencakup 722.895 hektare, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 559.080 hektare, dan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 645.612 hektare. Totalnya, hampir separuh wilayah Kalsel dibebani oleh berbagai perizinan ini.
Dampak nyata dari krisis ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Raden Rafiq mencontohkan Banjir Kalimantan Selatan pada tahun 2021 yang menyebabkan lebih dari 700.000 orang terdampak di 11 kabupaten/kota. Ratusan ribu warga terpaksa mengungsi, dan sedikitnya 15 orang meninggal dunia akibat bencana tersebut.
Selain itu, analisis spasial Walhi Kalsel menunjukkan bahwa sekitar 335,88 kilometer sungai di Kalimantan Selatan telah tercemar atau terdampak aktivitas tambang. Kondisi ini berkontribusi pada penurunan kualitas lingkungan dan peningkatan risiko bencana di wilayah tersebut.
Dalam rangka peringatan Hari Bumi 2026, Raden Rafiq menegaskan bahwa momen ini bukan sekadar seremoni. “Peringatan Hari Bumi ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah pengingat bahwa krisis ekologis dan konflik agraria adalah dua sisi dari persoalan yang sama: ketimpangan penguasaan ruang dan model pembangunan yang eksploitatif,” ujarnya.
Peringatan Hari Bumi 2026 juga diwarnai dengan kegiatan solidaritas untuk warga Sidomulyo 1 Banjarbaru yang tengah menghadapi konflik ruang hidup melawan pihak TNI. Kegiatan tersebut meliputi penanaman pohon serta pemutaran dan diskusi film dokumenter Pesta Babi, yang mengangkat isu masyarakat adat, militerisme, dan krisis ekologis di Papua. Acara ini menghadirkan Ikatan Mahasiswa Papua Kalsel dan Narasi Perempuan sebagai pembicara.
