Organisasi Tani Merdeka Indonesia menilai arah kebijakan ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penilaian ini disampaikan dalam aksi damai yang digelar bersama Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Wakil Ketua DPN Tani Merdeka Indonesia, Aiman Adnan, menegaskan bahwa kebijakan tersebut menekankan asas kekeluargaan dan keadilan sosial dalam perekonomian nasional. “Kami melihat arah ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, yaitu ekonomi yang dibangun dengan semangat kebersamaan, gotong royong, dan keadilan sosial,” kata Aiman dalam keterangan resmi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang diterima di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Aksi damai tersebut diikuti oleh sekitar tiga ribu peserta dari berbagai daerah, meliputi petani, pedagang pasar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), nelayan, mahasiswa, serta organisasi kemasyarakatan. Mereka berkumpul untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat kecil.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto sempat menyapa para peserta aksi. Usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, Presiden melambaikan tangan kepada massa yang menyambutnya dengan antusias saat melintas di depan Kompleks Parlemen.
Keberpihakan Ekonomi untuk Masyarakat Kecil
Aiman Adnan menekankan pentingnya pembangunan ekonomi nasional yang memberikan keberpihakan kepada masyarakat kecil. Menurutnya, kelompok seperti petani, pedagang pasar, nelayan, dan pelaku UMKM membutuhkan perlindungan serta kesempatan yang setara agar dapat berkembang di tengah persaingan ekonomi.
“Bagi kami, ekonomi Indonesia tidak boleh hanya menguntungkan kelompok besar atau segelintir orang. Petani, pedagang pasar, nelayan, UMKM, dan masyarakat kecil harus mendapat perhatian dan kesempatan yang sama untuk berkembang,” ujarnya.
Tani Merdeka Indonesia dan APPSI secara tegas mendukung penguatan ekonomi kerakyatan. Mereka juga mendorong upaya pemerintah dalam memberantas praktik ekonomi yang merugikan masyarakat, seperti monopoli, kartel, dan manipulasi harga yang kerap merugikan produsen dan konsumen.
Selain itu, kedua organisasi ini mendesak pemerintah untuk memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses permodalan serta pemasaran bagi petani dan pedagang pasar. Mereka juga meminta pemerintah memperkuat perlindungan harga hasil pertanian, memperbaiki distribusi pangan, serta memperkuat pasar rakyat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Aiman menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus selalu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya yang berkaitan dengan kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus dijalankan dengan semangat keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia.
