Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mendorong penguatan peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai pusat layanan kesehatan ibu dan anak. Langkah ini diambil guna menekan kasus stunting serta kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.
Bupati Sigi, Moh Rizal Intjenae, menegaskan pentingnya peran Posyandu dalam percepatan pembangunan sosial. “Jadi pentingnya posyandu sebagai simpul layanan sosial terpadu dalam percepatan penurunan stunting, kemiskinan ekstrem dan penguatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rizal saat ditemui di Kinovaro, Sabtu (25/4/2026).
Menurut Rizal, Posyandu kini tidak hanya berfungsi sebagai layanan kesehatan dasar, melainkan juga sebagai ruang kolaborasi lintas sektor untuk menjawab persoalan sosial masyarakat secara terintegrasi. Ia menekankan bahwa pendekatan ini memerlukan kerja sama dari berbagai pihak.
Posyandu sebagai Titik Temu Layanan Sosial
“Tentunya posyandu harus menjadi titik temu layanan kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan keluarga, hingga intervensi kemiskinan. Ini bukan lagi kerja sektoral, tapi kerja kolaboratif,” tegas Bupati Sigi.
Penguatan Posyandu ini sejalan dengan dorongan pemerintah pusat agar daerah memperkuat basis layanan masyarakat hingga level desa. Hal ini memerlukan data yang akurat dan intervensi yang tepat sasaran.
Rizal menambahkan, pembenahan data sosial menjadi fondasi penting bagi kebijakan pemerintah daerah. “Ke depan harus ada pembenahan data sosial sebagai fondasi kebijakan pemerintah daerah, sehingga seluruh lintas sektor mulai dari desa, kecamatan hingga OPD terkait lainnya bisa melakukan validasi data masyarakat miskin, kepesertaan bantuan sosial, serta basis data penerima layanan kesehatan,” sebutnya.
Kesesuaian data, lanjut Rizal, menjadi kunci agar intervensi pemerintah tepat sasaran dan mencegah masyarakat rentan tidak masuk dalam program perlindungan sosial. Penanganan kemiskinan, menurutnya, tidak hanya berbasis bantuan, tetapi harus menyasar akar persoalan melalui intervensi lintas sektor, mulai dari perumahan layak huni, pendidikan, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan keluarga.
Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
“Upaya percepatan penurunan stunting melalui penguatan peran Posyandu dan Puskesmas di Kabupaten Sigi,” kata Rizal.
Ia berharap seluruh tenaga kesehatan, kader Posyandu, pemerintah desa, dan OPD terkait lainnya memperkuat koordinasi dalam pemantauan ibu hamil, balita berisiko stunting, serta edukasi keluarga. “Keberhasilan penanganan stunting sangat bergantung pada kerja tim dan konsistensi pelayanan hingga level desa,” pungkasnya.
Data menunjukkan, kasus stunting di Kabupaten Sigi pada tahun 2025 turun menjadi 11,55 persen, dari sebelumnya 33 persen. Sementara itu, jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Sigi pada tahun 2024 tercatat sebesar 12,83 persen atau sebanyak 31.470 jiwa. Adapun masyarakat dengan status miskin ekstrem di Sigi mencapai 5.080 jiwa, dengan persentase 2,07 persen.
