SATUAN Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera meluruskan informasi terkait progres pembangunan hunian sementara (huntara) di Aceh. Hingga saat ini, sebanyak 3.248 unit huntara telah rampung dari total kebutuhan 16.294 unit.
Pelaksana Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Aceh, Safrizal ZA, menjelaskan bahwa angka 3.248 unit yang sebelumnya disebut 100% selesai, merujuk pada jumlah yang memang telah tuntas, bukan keseluruhan kebutuhan. “Yang sudah selesai 100% itu 3.248 unit. Bukan berarti semua sudah selesai. Justru ini lagi kerja keras agar bisa selesai awal Ramadhan,” kata Safrizal saat dikonfirmasi dari Banda Aceh, Sabtu (31/1).
Pernyataan Safrizal ini sekaligus mengklarifikasi informasi yang beredar sebelumnya dari konferensi pers Satgas di Jakarta pada Kamis (29/1). Juru Bicara Satgas, Amran, saat itu menyebut 100% huntara di Aceh sudah selesai, padahal yang dimaksud adalah khusus untuk 3.248 unit tersebut.
Berdasarkan rekapan data Satgas, total kebutuhan huntara di Aceh mencapai 16.294 unit. Dengan 3.248 unit yang telah selesai, maka masih ada 13.046 unit yang sedang dalam proses pembangunan.
Upaya Percepatan dan Penambahan Unit
Sebelumnya, Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satgas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh, Safrizal ZA, bersama Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menggelar rapat komando teknis. Rapat ini dilaksanakan di Kantor Bupati Aceh Tamiang pada Jumat (30/01), seusai mendampingi Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah lokasi di Kabupaten Aceh Tamiang.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Bupati Aceh Tamiang, Wakil Bupati, Sekda, Camat Tamiang Hulu, jajaran BNPB, serta Yonzipur 10/JP/2 Kostrad. Fokus pembahasan adalah upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Aceh Tamiang.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah terobosan dalam validasi data. Hal ini bertujuan agar proses validasi tidak menjadi penghambat kemajuan pembangunan huntara. “Data yang sudah diinventarisasi proses validasinya langsung dikomparasikan dengan data riil lapangan, jangan saling tunggu menunggu, jelang Ramadan semua huntara sudah terbangun sehingga tidak ada di tenda-tenda pengungsian,” ujar Suharyanto.
Safrizal ZA juga menyoroti langkah-langkah percepatan yang harus segera diambil. Menurutnya, penanganan hunian masyarakat yang sudah tidak layak huni sangat mendesak, tidak hanya secara fisik tetapi juga psikis. Ia mengindikasikan bahwa masyarakat sudah berada di titik jenuh jika harus menunggu lebih lama lagi.
“Terobosan-terobosan harus segera dikerjan Satgas sampai level bawah, pembangunan huntara bisa dilakukan secara insitu atau di lahan sendiri serta bisa yang sifatnya relokasi secara kolektif, libatkan kekuatan swasta dan pekerja lokal untuk sehingga mobilisasinya lebih mudah,” imbuh Safrizal.
Penanganan Titik Pengungsian di Desa Rongoh
Dalam forum rapat tersebut, terungkap bahwa masih terdapat titik pengungsian di Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Hulu, yang belum masuk dalam data penerima huntara. Camat Tamiang Kuala, M. Ilham, melaporkan bahwa ada 111 Kepala Keluarga (KK) di Desa Rongoh yang belum terdaftar untuk mendapatkan huntara.
Dari jumlah tersebut, 53 KK masih tinggal di tenda pengungsian di perkebunan kelapa sawit, sementara 58 KK lainnya menumpang di rumah sanak saudara. Menanggapi hal ini, Safrizal menegaskan komitmen untuk tidak meninggalkan seorang pun. “Bersama Kepala BNPB yang juga Wasatgasnas PRR kami instruksikan penambahan 111 huntara di Desa Rongoh, Kecamatan Simpang Kuala, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita untuk tidak melewatkan seorang pun, no one left behind,” sambung Safrizal.
Diharapkan, melalui kerja cepat dan tepat, progres pembangunan huntara akan berjalan signifikan sehingga sebelum bulan suci Ramadan tiba, semua pengungsi sudah dapat menempati hunian sementara.
Di samping itu, pembersihan dan reaktivasi kantor-kantor pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang terus dilakukan. “Para praja-praja dari IPDN terus bekerja keras untuk membatu pemda dalam pembersihan bersama para taruna latsitardanus, penanganan lumpur pasca banjir ini perlu dipikirkan misal dengan menaburkan bibit rumput sehingga meminimalisir debu bertebangan yang mengganggu pernapasan masyarakat,” pungkas Safrizal.
