DOMPU, ANTARA – Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menyoroti serius keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ditugaskan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program tersebut di daerah. Keterbatasan ini terutama pada petugas Satuan Pelaksana Program Indonesia (SPPI) yang dinilai minim pengalaman.
Ketua Satgas MBG sekaligus Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Dompu, H. Khairul Insyan, mengungkapkan bahwa SDM yang ditempatkan oleh BGN di Dompu masih memiliki pengalaman yang sangat terbatas. “SDM yang ditempatkan ini masih sangat minim pengalaman, baik dari sisi organisasi maupun koordinasi di lapangan,” kata Khairul di Dompu, Jumat (3/4/2026).
Khairul menegaskan, meskipun program MBG merupakan inisiatif baru dengan skala besar, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk adanya kelemahan dalam pengelolaan program di tingkat daerah. “Program ini besar dan strategis, sehingga tidak boleh dikelola secara sembarangan,” ujarnya.
Menurutnya, kapasitas SDM yang belum optimal ini berimplikasi pada kurangnya koordinasi dan pengawasan terhadap operasional Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG). Situasi ini berpotensi menimbulkan berbagai persoalan teknis di lapangan yang dapat mengganggu jalannya program.
Untuk mengantisipasi potensi masalah tersebut, Satgas MBG Dompu telah mengambil langkah proaktif dengan memperkuat peran pengawasan dan meningkatkan intensitas koordinasi dengan pihak BGN di daerah. Khairul menyatakan, dirinya bersama tim satgas secara aktif turun langsung ke lapangan.
Tindakan ini dilakukan guna memastikan operasional SPPG berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus memberikan pendampingan dan bimbingan kepada petugas di lapangan. “Karena ini program strategis nasional, maka pemerintah daerah juga harus hadir untuk mengawal dan memastikannya,” tegas Khairul.
Ia menambahkan, setiap SPPG memiliki tanggung jawab besar untuk melayani sedikitnya 3.000 penerima manfaat. Oleh karena itu, kesalahan sekecil apa pun dalam pengelolaan program dapat berdampak luas terhadap kualitas layanan gizi yang diterima masyarakat.
Dalam upaya memperkuat pengendalian di lapangan, Satgas MBG Dompu juga melibatkan unsur TNI dan Polri dalam pelaksanaan pengawasan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas monitoring dan memastikan kepatuhan terhadap standar operasional program.
Di sisi lain, Khairul tetap mendorong peningkatan kapasitas SDM BGN di daerah agar mereka mampu menjalankan tugas secara optimal seiring dengan tuntutan program yang terus berkembang. Ia menilai, berbagai kendala yang muncul saat ini merupakan bagian dari proses awal implementasi program, namun harus segera dibenahi melalui penguatan SDM dan koordinasi yang lebih baik.
“Semua pihak harus serius meningkatkan kapasitas dan koordinasi agar program ini berjalan sesuai tujuan dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.
