Layanan kesehatan dasar pemerintah di Gili Trawangan, salah satu destinasi wisata kelas dunia, masih tertinggal. Hingga Sabtu, 20 Desember 2025, Puskesmas Gili yang telah direncanakan sejak beberapa tahun lalu belum juga beroperasi. Bangunan fasilitas kesehatan tersebut kini terbengkalai akibat keterbatasan anggaran.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara (KLU), dr. Lalu Bahrudin, menegaskan bahwa pembangunan Puskesmas Gili merupakan program prioritas sektor kesehatan daerah. Namun, kendala fiskal kembali menunda realisasi proyek tersebut, padahal kebutuhan layanan kesehatan di kawasan kepulauan itu semakin mendesak.
Pembangunan Prioritas Terkendala Anggaran
“Pembangunan Puskesmas Gili tetap menjadi fokus dan prioritas kami. Kebutuhan layanan kesehatan di kawasan Gili ini sangat tinggi, tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga wisatawan,” ujar dr. Lalu Bahrudin pada Rabu (17/12/2025).
Saat ini, pelayanan kesehatan pemerintah di Gili masih mengandalkan Puskesmas Pembantu (Pustu). Sementara itu, pertumbuhan sektor pariwisata mendorong peningkatan jumlah klinik swasta seiring melonjaknya kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.
Meskipun tenaga kesehatan telah tersedia lengkap di Pustu, Dinas Kesehatan KLU menginginkan layanan yang lebih komprehensif. “Tenaga kesehatan sebenarnya sudah lengkap. Di Pustu sudah ada dokter, perawat, dan bidan. Namun kami ingin pelayanan yang lebih komprehensif, setara dengan puskesmas. Karena itu, pembangunan Puskesmas Gili tetap menjadi fokus program prioritas kami,” jelas Bahrudin.
Keberadaan puskesmas dinilai strategis sebagai penopang layanan kesehatan dasar pemerintah, sekaligus menjaga keseimbangan dengan klinik swasta yang terus berkembang di kawasan wisata tersebut.
Proyek Terbengkalai Sejak Gempa 2018
Untuk melanjutkan pembangunan Puskesmas Gili, diperkirakan dibutuhkan dana sekitar Rp 2,5 miliar. Angka ini relatif terbatas karena pembangunan hanya bersifat melanjutkan struktur yang sudah ada. “Bangunan eksisting sudah kami cek bersama Dinas PUPR. Struktur bangunannya masih kuat dan layak, sehingga tidak perlu membangun dari awal. Kendalanya murni pada ketersediaan anggaran,” ungkap Bahrudin.
Pembangunan Puskesmas Gili Trawangan sebelumnya dimulai pada tahun 2017 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan anggaran lebih dari Rp4 miliar. Namun, pengerjaannya terhenti akibat gempa bumi yang melanda pada tahun 2018, saat progres pembangunan baru mencapai sekitar 40 persen. Sejak saat itu, bangunan puskesmas dibiarkan terbengkalai.
Untuk sementara, layanan kesehatan di kawasan Gili tetap berjalan melalui Pustu yang ada, didukung oleh kerja sama dengan sejumlah klinik swasta. Kolaborasi ini bertujuan memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat lokal maupun wisatawan.
Selain Puskesmas Gili, Dinas Kesehatan KLU juga mencatat beberapa program prioritas kesehatan lain yang masih terkendala anggaran, seperti penambahan gedung di Puskesmas Kayangan dan pembangunan Pustu baru di beberapa desa yang belum memiliki fasilitas layanan kesehatan dasar.
“Namun apa daya, semuanya masih terkendala anggaran. Karena itu, untuk sementara kami fokus pada pembangunan Rumah Sakit Tipe D di Bayan yang direncanakan mulai dikerjakan tahun depan,” pungkas dr. Lalu Bahrudin.
