Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) mendesak optimalisasi Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat agar berfungsi maksimal sebagai gerbang utama ekspor dan impor di wilayah tersebut. Dorongan ini muncul menyusul kritik keras dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat terkait operasional pelabuhan yang belum optimal.
Direktur Puskepi, Sofyano Zakaria, menyatakan bahwa kritik Wakil Gubernur Kalbar merupakan peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan. “Sebagai putra daerah Kalimantan Barat, saya memandang kritik keras Wakil Gubernur Kalbar terhadap belum optimalnya operasional Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah merupakan peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan,” kata Sofyano melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Palu pada Selasa, 24 Februari 2026.
Proyek Strategis Nasional dengan Tantangan Konektivitas
Sofyano menjelaskan bahwa Pelabuhan Kijing merupakan proyek strategis nasional yang mulai dibangun pada tahun 2018 dan diresmikan pada 9 Agustus 2022. Pelabuhan ini diproyeksikan menjadi pintu gerbang utama logistik serta ekspor dan impor bagi Kalimantan Barat.
Namun, hingga saat ini operasionalnya belum berjalan optimal. Menurut Sofyano, hal ini disebabkan oleh lemahnya dukungan infrastruktur konektivitas darat dari dan menuju kawasan pelabuhan, serta keterhubungan dengan wilayah hinterland.
Potensi Besar untuk Ekonomi Kalbar
Sofyano menekankan bahwa keberadaan Pelabuhan Kijing sejatinya sangat strategis untuk mendorong perekonomian daerah. “Keberadaan Pelabuhan Kijing sejatinya sangat strategis untuk menekan biaya logistik, meningkatkan daya saing komoditas ekspor Kalbar seperti CPO, alumina dan produk pertanian, membuka lapangan kerja serta mendorong tumbuhnya kawasan industri baru di sekitar pelabuhan,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa efek berganda dari operasional pelabuhan ini diyakini mampu meningkatkan investasi, memperkuat rantai pasok, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir Kalimantan Barat.
Rekomendasi untuk Pemangku Kepentingan
Untuk mengatasi persoalan ini, Puskepi mengajukan beberapa rekomendasi. PT Pelindo Persero diharapkan tidak hanya fokus pada operasional terminal, tetapi juga aktif mendorong pengembangan ekosistem logistik. Ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan investor kawasan industri, penyedia jasa logistik, serta mempercepat integrasi sistem transportasi multimoda.
Selain itu, Sofyano juga menyebutkan peran penting Danantara sebagai lembaga pengelola investasi negara. “Danantara sebagai lembaga pengelola investasi negara diharapkan dapat berperan besar dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan tol/logistik corridor menuju kawasan pelabuhan melalui skema investasi strategis nasional,” sebutnya.
Pemerintah daerah Kalimantan Barat juga perlu memastikan kesiapan tata ruang, pembangunan jalan penghubung, fasilitas umum, serta kawasan industri penyangga di sekitar pelabuhan. Langkah ini krusial untuk menciptakan permintaan logistik yang berkelanjutan.
Sofyano berharap PT Pelindo Persero dapat mengupayakan perhatian serius dari Pemerintah Pusat guna percepatan pembangunan jalan tol serta fasilitas umum pendukung lainnya. Hal ini penting agar konektivitas angkutan barang dari dan menuju Pelabuhan Kijing dapat berjalan lancar.
“Optimalisasi Pelabuhan Kijing bukan hanya soal infrastruktur, tetapi tentang masa depan daya saing ekonomi Kalimantan Barat di tingkat nasional maupun global,” pungkas Sofyano.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, telah memberikan sorotan terkait belum berfungsinya Pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan ekspor impor secara optimal.
