Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bangsa Indonesia agar tidak terlalu mengagumi negara-negara yang kekayaannya diperoleh dari hasil merampas kekayaan bangsa lain. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
“Hendaknya janganlah kita terlalu kagum kepada bangsa-bangsa yang kayanya dari merampas kekayaan bangsa-bangsa lain,” tegas Prabowo di hadapan anggota dewan.
Selain itu, Presiden juga meminta masyarakat Indonesia untuk tidak merasa rendah diri dan tidak selalu mengagumi ajaran dari bangsa lain, terutama jika bangsa tersebut dinilai tidak menjalankan apa yang diajarkan kepada negara lain. Meskipun demikian, Prabowo menegaskan bahwa ia tidak mengajak masyarakat untuk membenci bangsa lain. Sebaliknya, ia mengajak bangsa Indonesia untuk tetap belajar dari negara lain sambil mempelajari sejarah agar tidak mengulangi pengalaman kelam yang pernah dialami para pendahulu bangsa.
“Ada suatu adagium bahwa mereka yang tidak belajar dari sejarah akan dihukum oleh sejarah, akan mengulangi sejarah kelam yang sama yang dialami oleh nenek moyang mereka. Ini adagium yang terjadi di banyak negara,” ucap Presiden.
Prabowo menyoroti pemahaman para pendiri bangsa yang menyadari bahwa apabila para pemimpin di Nusantara lemah dan tidak bersatu, maka kekayaan Indonesia akan terus diambil oleh kekuatan dari luar wilayah Nusantara. Ia juga menyinggung sejarah Belanda yang mampu memiliki produk domestik bruto (PDB) per kapita tertinggi di dunia selama beberapa abad, dari tahun 1500-an hingga 1800-an.
Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena Belanda berhasil menguasai wilayah Nusantara yang kini menjadi Republik Indonesia. “Negara yang mungkin dari utara ke selatan mungkin tidak sampai delapan jam naik kendaraan. Dari laut ke perbatasan mereka mungkin tidak sampai empat jam dengan kendaraan, bisa memiliki PDB tertinggi di dunia. Kenapa? Karena mereka menguasai Nusantara kita, mereka menguasai wilayah yang sekarang adalah Republik Indonesia,’ jelas Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menjadi Presiden RI pertama yang menyampaikan pendahuluan RAPBN, yang mencakup kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, secara langsung di hadapan anggota DPR RI. Rapat Paripurna ini dihadiri oleh 451 anggota DPR RI dan dinyatakan kuorum oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Presiden Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta jajaran pejabat Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago. Turut hadir pula Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Selain itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu juga tampak hadir dalam rapat penting tersebut.
Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu ini memiliki tiga agenda utama: penyampaian KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh pemerintah; laporan Badan Legislasi DPR RI atas evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; serta pendapat fraksi-fraksi atas RUU inisiatif Komisi III DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usulan DPR RI.
