Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memastikan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu akan tetap diselenggarakan pada 8-9 Mei 2026. Namun, penyelenggaraan KTT tersebut akan disederhanakan secara signifikan, mengingat eskalasi konflik di Timur Tengah yang memicu krisis global.
Keputusan ini diambil setelah Marcos Jr. melakukan konsultasi dengan para pemimpin negara anggota ASEAN lainnya. “Kami telah menanyakan mitra kami di 10 negara anggota ASEAN lainnya, dan pertanyaannya sangat sederhana: Apakah anda — karena semuanya sibuk dengan krisis minyak, karena perang di Timur Tengah — menghendaki penundaan KTT ASEAN,” ujar Marcos saat ditemui wartawan di Kota Silang, Provinsi Cavite, pada Jumat (27/3/2026).
Marcos menambahkan, “Mufakat yang tercapai adalah bahwa saat ini kita harus mengoordinasikan usaha bersama. Jadi, inilah yang akan kita lakukan, kita akan lanjutkan penyelenggaraan KTT ASEAN.”
KTT ke-48 ASEAN akan fokus pada tiga aspek utama: pasokan minyak dan produk minyak, pasokan dan harga pangan, serta isu pekerja migran. Menurut Presiden Filipina, pertemuan ini krusial untuk membantu para pemimpin ASEAN menentukan langkah ke depan, bagaimana negara-negara anggota dapat saling membantu, dan bagaimana ASEAN harus menyikapi dinamika global.
“Kita akan membahas soal tiga isu utama ini — tentang pasokan minyak dan produk minyak, tentang pasokan pangan dan harga pangan, dan tentang pekerja migran,” tegasnya.
Sebagai pemegang keketuaan ASEAN pada tahun 2026, Filipina dijadwalkan akan melaksanakan hingga 650 rapat tingkat menteri dan pejabat senior. Keketuaan Filipina dimulai setelah serah terima palu pada upacara penutupan KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 28 Oktober 2025.
Sementara itu, KTT ke-49 ASEAN yang direncanakan di Kota Pasay pada 10-12 November 2026, “secara tentatif” masih akan dilanjutkan. Pertemuan ini dianggap penting karena akan dihadiri oleh para pemimpin dunia.
Sebelumnya, pimpinan Senat Filipina sempat menyuarakan dukungan untuk menunda KTT ASEAN tahun ini. Usulan tersebut didasari oleh tekanan ekonomi akibat perang di Timur Tengah dan lonjakan harga minyak. Penundaan KTT berpotensi menghemat anggaran lebih dari 17 miliar peso (sekitar Rp4,7 triliun), yang diusulkan untuk dialihkan guna meredakan dampak ekonomi dari konflik tersebut.
