Presiden Prabowo Subianto menegaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus tetap menindak tegas pejabat yang diduga melakukan penyelewengan, tanpa memandang kedekatan dengan dirinya. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat berpidato di Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026.
Prabowo menceritakan momen ketika Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, sempat ragu untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap beberapa individu yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan Presiden. “Kepala BPKP datang ke saya agak gemetar, heran saya, kenapa? Stres dia Pak, karena yang dia laporkan, diketahui lah bahwa itu beberapa orang itu dekat sama saya. Jadi dia minta petunjuk apa boleh diteruskan nggak pemeriksaan? Karena dia tahu ini dekat sama Presiden,” ujar Prabowo.
Dengan tegas, Prabowo memberikan instruksi agar proses pemeriksaan tetap berjalan. “Dia lihat saya, masalahnya apa? Bagaimana Pak, petunjuk. Teruskan pemeriksaan, tidak ada, nggak ada, mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, ya, nggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa,” tegasnya, menekankan prinsip kesetaraan di mata hukum.
Presiden mengungkapkan rasa sedihnya karena masih menerima laporan mengenai pejabat yang menyalahgunakan jabatan dan mengambil uang rakyat, padahal telah diberi kepercayaan menduduki posisi penting. Ia mengingatkan bahwa pejabat yang telah diberi kehormatan seharusnya lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas, bukan justru menyalahgunakan kewenangan.
Lebih lanjut, Kepala Negara menyoroti perkembangan teknologi digital saat ini yang membuat berbagai bentuk penyimpangan menjadi lebih mudah terdeteksi. “Saya heran sekarang ada digital, ada macam-macam, sekarang pasti ketahuan deh,” katanya.
Prabowo juga menyatakan keprihatinannya terhadap dampak kasus penyelewengan terhadap keluarga pejabat yang terlibat, terutama anak dan istri mereka. “Yang paling saya sedih adalah nanti anak dan istrinya,” imbuhnya.
Meskipun demikian, Prabowo menegaskan bahwa setiap pejabat negara memiliki tanggung jawab besar kepada negara dan rakyat, sehingga proses pemeriksaan dan penindakan harus tetap berjalan. Ia bahkan menyebut bahwa penindakan juga berlaku terhadap kader partainya sendiri, Partai Gerindra, dan beberapa di antaranya telah diproses hukum.
Presiden menambahkan, baik pejabat maupun mantan pejabat, termasuk dari kalangan militer, harus memberikan contoh dengan menyelesaikan masa pengabdian secara terhormat. Bagi pihak yang tidak bersedia mengembalikan hasil yang diperoleh secara tidak sah, Prabowo menyatakan akan menyerahkannya kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut.
“Ini saya sampaikan karena saya, kalau saya dapat laporan apa yang harus dibuat nanti ‘geremeng-geremeng’, sakit hati ya kan. Suruh kembalikan yang dia dapat secara tidak halal, nggak mau, ya sudah urusan sama kejaksaan sana, saya serahkan,” pungkas Prabowo.
