Masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel) dihebohkan dengan beredarnya sebuah video berdurasi 40 detik di media sosial. Video tersebut menampilkan dua orang yang diduga sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu, dengan salah satu pemeran disebut-sebut sebagai anggota Tim Ahli Gubernur (TAG) sekaligus orang kepercayaan Wakil Gubernur Kalsel.
Menanggapi viralnya video tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifudin, menyatakan pihaknya akan mengambil langkah serius jika dugaan tersebut terbukti benar. Ia menegaskan bahwa sanksi administratif dan evaluasi akan dilakukan terhadap oknum yang terlibat.
“Tentu akan kita evaluasi,” ujar Syarifudin singkat saat dikonfirmasi di Banjarbaru pada Senin (11/5).
Polda Kalsel Lakukan Penyelidikan Mendalam
Secara terpisah, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Kalsel, Kombes Adam Erwindi, mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian telah bergerak menindaklanjuti rekaman yang meresahkan masyarakat tersebut. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel saat ini tengah melakukan langkah penyelidikan.
“Saya sudah konfirmasi, Direktorat Narkoba Polda Kalsel akan melakukan pendalaman terkait video viral tersebut,” tutur Adam kepada awak media.
Kemunculan video ini menjadi ironi di tengah gencarnya upaya pemerintah provinsi dan aparat penegak hukum (APH) di Kalsel dalam memerangi peredaran gelap narkotika. Sebagaimana diketahui, wilayah Kalsel saat ini menjadi salah satu daerah target peredaran narkoba yang melibatkan jaringan nasional maupun internasional.
Sorotan terhadap Urgensi Tim Ahli Gubernur
Kasus ini juga memicu kembali kritik publik terhadap keberadaan Tim Ahli Gubernur (TAG) di Kalsel. Belakangan, struktur TAG dinilai terlalu gemuk dan diisi oleh individu yang dianggap kurang kompeten, sehingga dinilai kontradiktif dengan semangat efisiensi anggaran nasional.
Ketua Gerakan Muda Peduli Daerah (GMPD) Kalsel, Rachmadi Engot, mendesak Pemerintah Provinsi Kalsel untuk lebih transparan mengenai urgensi dan fungsi nyata dari penambahan staf khusus atau tim ahli tersebut.
“Sangat disayangkan jika uang pajak rakyat digunakan hanya untuk mengakomodasi kepentingan tertentu. Di saat pemerintah harus berhemat, penambahan staf ini justru terkesan menghamburkan anggaran,” tegas Rachmadi.
Hingga berita ini diturunkan pada Selasa, 12 Mei 2026, identitas pasti oknum dalam video tersebut masih dalam tahap validasi oleh pihak berwenang. Publik menanti langkah konkret dari Pemprov Kalsel untuk menjaga integritas institusi pemerintahan dari pengaruh penyalahgunaan narkotika.
