Konflik batas wilayah antara Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) di Desa Dambung kembali mencuat. Pemerintah Provinsi Kalsel menegaskan bahwa Desa Dambung Raya, yang diminta dikembalikan ke Kabupaten Barito Timur oleh Pemprov Kalteng, secara administratif merupakan bagian dari Kabupaten Tabalong, Kalsel.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalsel, Rospana Sopian, pada Rabu (4/2) menegaskan bahwa penetapan tersebut telah difinalkan oleh pemerintah pusat. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 40 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Barito Timur.

“Memang ada permintaan dari Pemprov Kalteng, namun kami tetap mengacu pada Permendagri Nomor 40 Tahun 2018. Secara administrasi, wilayah itu termasuk wilayah Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Tabalong,” tegas Rospana.

Menyikapi hal ini, Pemprov Kalsel juga menyiapkan langkah untuk memperkuat batas wilayah. Rencananya, rapat koordinasi akan digelar bersama Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk membahas persoalan ini.

Rospana menjelaskan, konflik batas wilayah Desa Dambung merupakan persoalan lama yang telah diselesaikan secara hukum dan administratif. Penyelesaian ini dilakukan jauh sebelum pemekaran Kabupaten Barito Timur.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Dirham Zain, turut menyoroti polemik ini. Ia menilai bahwa persoalan semacam ini jarang berdiri sendiri dan menduga adanya kepentingan di balik upaya penarikan wilayah tersebut.

“Biasanya ada konteks politik, misalkan terkait menambah jumlah kursi di DPRD provinsi atau kabupaten. Atau adanya kepentingan ekonomi berupa potensi sumber daya alam,” kata Dirham.

Dirham menambahkan, secara hukum persoalan Desa Dambung Raya telah selesai. Penetapan batas wilayah Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Barito Timur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2018. Regulasi itu disusun berdasarkan rangkaian kesepakatan lintas daerah sejak awal 1980-an.

Ia mengingatkan agar polemik ini tidak mengganggu hubungan baik antarprovinsi yang selama ini telah berjalan harmonis.