JEMBER – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jember mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk segera mengoptimalkan aset-aset daerah yang selama ini tidak produktif. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tantangan fiskal akibat pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.
PKB Soroti Kondisi Fiskal dan Pentingnya Realokasi Anggaran
Ketua DPC PKB Jember, Ayub Junaidi, menyoroti kondisi keuangan daerah yang menantang, mirip dengan masa pandemi Covid-19. Menurutnya, situasi ini menuntut Pemkab Jember untuk bergerak cepat dalam menata ulang program prioritas dan melakukan realokasi anggaran.
“Bupati harus segera bertemu dengan tim anggaran dan Badan Anggaran (Banggar) untuk menata ulang program. Mana yang skala prioritas, mana yang tidak. Perlu ada reallokasi karena adanya pemotongan dari pusat,” kata Ayub pada Selasa (31/3/2026).
Optimalisasi Aset Tidur Jadi Prioritas
Salah satu poin krusial yang ditekankan Ayub adalah pengelolaan aset daerah. Ia meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menginventarisasi seluruh aset milik Pemkab Jember, khususnya yang selama ini tidak produktif atau ‘tidur’.
Ayub menyarankan agar aset-aset tersebut, seperti bangunan atau lahan yang mangkrak, dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta. Hal ini diharapkan bisa menjadi sumber PAD baru bagi Jember.
“Kalau ada gedung mangkrak, sewakan saja ke pihak swasta. Lihat pertumbuhan kafe di Jember sekarang, itu bisa jadi peluang. Begitu juga dengan lahan pertanian yang tidak jelas pengelolaannya, harus diinventarisir ulang agar tidak berpindah tangan secara ilegal,” ungkapnya.
Perkuat Fiskal Daerah dan Awasi Retribusi
Langkah antisipatif ini, lanjut Ayub, penting untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga fiskal daerah agar kebijakan strategis, seperti pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), tetap berjalan tanpa kendala anggaran.
Selain itu, Ayub juga menyoroti peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam memastikan target retribusi tidak bocor. “Tugas Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) sekarang adalah memastikan target retribusi tidak bocor. Kita tidak bisa hanya mengandalkan DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pusat,” tegasnya.
Dengan optimalisasi aset dan pengetatan target pendapatan, diharapkan Pemkab Jember memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
