Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus menyuntikkan tambahan pasokan 104.000 tabung LPG 3 kilogram (Kg) ke wilayah Kabupaten Ngawi dan Pacitan. Langkah ini diambil untuk meredam gejolak harga dan isu kelangkaan “gas melon” yang melanda eks Karesidenan Madiun menjelang perayaan Idul Fitri.
Tambahan pasokan ini merupakan respons cepat Pertamina setelah menerima laporan masyarakat yang kesulitan memperoleh LPG 3 Kg di pangkalan resmi. Di tingkat pengecer, harga terpantau melonjak signifikan, mencapai Rp22.000 hingga Rp25.000 per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan lapangan bersama Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH). Hasil audit distribusi menunjukkan bahwa penyaluran LPG di pangkalan resmi sebenarnya masih berjalan normal.
“Penyaluran berjalan lancar di seluruh pangkalan resmi kami. Memang ada lonjakan permintaan mendekati Lebaran, namun stok di pangkalan sebenarnya tersedia,” ujar Ahad pada Rabu (11/3).
Menurut data Pertamina, Kabupaten Ngawi setiap harinya menerima distribusi 26.000 tabung yang tersebar di 842 pangkalan. Sementara itu, Kabupaten Pacitan dipasok rutin sebanyak 15.000 tabung ke 741 pangkalan.
Ahad menegaskan bahwa lonjakan harga yang dikeluhkan masyarakat terjadi di level pengecer, bukan pada titik distribusi resmi Pertamina. Untuk menjaga ketersediaan energi masyarakat, Pertamina mengusulkan tambahan penyaluran darurat.
Rinciannya, sebanyak 66.000 tabung dialokasikan untuk Kabupaten Ngawi dan 38.000 tabung untuk Kabupaten Pacitan. “Kami terus berkoordinasi lintas sektor untuk mengawasi distribusi ini,” tambah Ahad.
Pertamina mengimbau masyarakat untuk hanya membeli LPG 3 Kg di pangkalan resmi guna mendapatkan harga sesuai HET serta jaminan kualitas dan volume isi tabung. Konsumen dapat mengecek lokasi pangkalan terdekat melalui laman resmi subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg atau menghubungi kontak layanan 135 untuk menghindari praktik permainan harga di tingkat pengecer.
