Mataram – Sebanyak 14 Aparatur Sipil Negara (ASN) tercatat telah mendaftar dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Kamis, 12 Februari 2026. Jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah mengingat masa pendaftaran seleksi terbuka JPT Pratama Pemprov NTB masih dibuka hingga 19 Februari 2026.

Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) JPT Pratama NTB, Prof Riduan Mas’ud, menyatakan pihaknya terus membuka ruang informasi, melakukan verifikasi berkas administrasi, serta memantau kelengkapan dokumen peserta yang telah masuk. “Pansel berharap jumlah pendaftar terus bertambah sampai batas akhir pendaftaran. Kami tetap melakukan verifikasi dan memastikan seluruh berkas memenuhi persyaratan yang telah ditentukan,” ujar Riduan di Mataram, Jumat (13/2/2026).

Riduan menegaskan, Pansel mendorong kader-kader terbaik ASN dari seluruh kabupaten/kota di NTB untuk berpartisipasi aktif. Partisipasi ini dinilai penting guna menghadirkan figur pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang profesional, berintegritas, dan memiliki kapasitas manajerial yang kuat. Ia menilai seleksi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di NTB, sekaligus memastikan visi pembangunan daerah “NTB Makmur Mendunia” dapat diterjemahkan secara konkret, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Untuk itu, Pansel melakukan sejumlah evaluasi dari proses seleksi sebelumnya yang sempat mendapat sorotan publik. Pada pelaksanaan tahun ini, Pansel berkomitmen menjalankan seluruh tahapan seleksi secara lebih cermat, transparan, dan akuntabel. “Kami akan lebih mendalami aspek rekam jejak, integritas, dan kompetensi calon. Proses ini dilakukan secara objektif agar hasil akhir benar-benar melahirkan pimpinan OPD yang kredibel dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah,” ucap Riduan.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budi Prayitno, menyebutkan seleksi terbuka JPT Pratama tahun 2026 membuka 13 jabatan pimpinan OPD di lingkup Pemprov NTB. Namun, hingga saat ini, empat OPD belum memiliki pendaftar. Empat jabatan yang belum diminati tersebut meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Kebudayaan, Biro Umum dan Administrasi Pimpinan, serta Direktur RSUP NTB.

“Dari sembilan OPD yang sudah ada pelamar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi yang paling banyak diminati dengan tiga orang pendaftar,” ujar Tri Budi. Ia menambahkan, jumlah pelamar masih dapat bertambah mengingat masa pendaftaran masih tersisa sekitar tujuh hari. BKD NTB bersama Pansel, lanjutnya, terus menyosialisasikan informasi seleksi terbuka JPT Pratama agar menjangkau ASN potensial di seluruh wilayah NTB.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berharap seleksi terbuka JPT Pratama 2026 ini mampu menghasilkan pimpinan OPD yang kompeten, profesional, dan berintegritas, sehingga dapat memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan daerah yang berdaya saing di tingkat nasional maupun global.