Provinsi Jawa Tengah berhasil memimpin realisasi penyaluran kredit program perumahan (KPP) dengan nilai fantastis mencapai sekitar Rp2,3 triliun. Capaian ini tercatat dalam periode 1 Januari hingga 1 April 2026, menempatkan Jawa Tengah di posisi teratas secara nasional.
Data dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menunjukkan bahwa kebutuhan hunian di Jawa Tengah masih sangat tinggi, yang turut mendorong tingginya pembiayaan perumahan di wilayah tersebut. Penyaluran terbesar KPP terdistribusi di beberapa kabupaten, yakni Brebes sebesar Rp131,5 miliar, Banyumas Rp117,4 miliar, dan Sragen Rp115,6 miliar.
Atas prestasi gemilang ini, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur Ahmad Luthfi. Pujian tersebut dilayangkan Maruarar saat bertemu Gubernur Luthfi di kantor Kementerian PKP, Jakarta, pada Kamis, 2 April 2026.
“Kita harus belajar sama Jateng dan Gubernurnya. Kredit Perumahan ini program Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi. Saya senang sekali Jateng nomor 1,” ujar Maruarar.
Selain KPP, Jawa Tengah juga mencatatkan kinerja positif dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah bersubsidi. Provinsi ini menduduki peringkat kedua nasional untuk program tersebut, dengan pembiayaan FLPP mencapai 24.470 unit pada tahun 2025.
Menteri Maruarar, yang akrab disapa Ara, berharap capaian FLPP di Jawa Tengah dapat meningkat signifikan pada tahun ini. “Kalau boleh, tahun ini (2026) jadi 40 ribu unit. Sudah disiapkan dan sudah koordinasi dengan Menteri ATR/BPN, katanya Jateng juga tertinggi untuk pendataan lahan yang dapat dijadikan permukiman,” jelas Ara.
Dalam pertemuan berdurasi sekitar 1,5 jam tersebut, dibahas pula rencana akselerasi program perumahan dan permukiman lain untuk tahun 2026. Program-program tersebut meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, pembangunan rumah susun, penataan kawasan permukiman kumuh, serta pemberdayaan UMKM genteng.
“Sentra genting di Jateng ada Kebumen dan Jepara. Ini akan kita manfaatkan. Jadi menggunakan genting dari Jateng agar UMKM maju,” papar Maruarar, menekankan potensi lokal untuk mendukung program tersebut.
Gubernur Ahmad Luthfi, yang didampingi oleh sejumlah bupati dari Jawa Tengah, menjelaskan upaya penanganan backlog perumahan. Pada tahun 2025, backlog perumahan di Jawa Tengah berhasil ditangani sebesar 274.514 unit, sehingga sisa backlog turun sekitar 20% menjadi 1.058.454 unit.
Penanganan backlog ini bersumber dari berbagai pihak, termasuk APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Baznas, CSR perusahaan, serta partisipasi masyarakat. “Hari ini kami usulkan terkait BSPS 2026. Untuk penanganan kawasan permukiman kumuh kita usulkan di Batang, Banyumas, Jepara, dan mungkin di Kota Semarang. Rumah susun juga ada kami usulkan,” kata Luthfi, merinci usulan program untuk tahun mendatang.
