Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengarahkan program dieselisasi kelistrikan sebagai strategi kunci untuk menekan angka kemiskinan ekstrem di berbagai wilayah pedesaan. Inisiatif ini diselaraskan dengan agenda pembangunan Desa Berdaya yang menjadi fokus pemerintah daerah.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin, menjelaskan bahwa pihaknya berperan sebagai fasilitator dalam menyinkronkan program dieselisasi dengan visi Desa Berdaya. “Ada beberapa kegiatan yang dapat kami sinkronkan sesuai arahan gubernur, yaitu program Desa Berdaya. Target kami saat ini adalah mengurangi lokasi desa yang masuk kategori miskin ekstrem,” ujarnya di Mataram, Kamis (01/05/2026).
Samsudin menuturkan, program dieselisasi merupakan langkah strategis mengingat karakteristik wilayah NTB sebagai daerah kepulauan. Selama ini, sebagian besar wilayah masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga diesel yang tersebar. Ketergantungan ini, menurutnya, berdampak pada tingginya biaya pokok penyediaan (BPP) listrik serta keterbatasan akses energi di sejumlah daerah.
Pemerintah NTB menegaskan komitmennya untuk mendorong transisi menuju energi yang lebih bersih dan efisien. Langkah ini sekaligus mendukung target Indonesia dalam mewujudkan netralitas emisi karbon. Skema yang disiapkan mencakup konversi penuh ke energi baru terbarukan berbasis baterai penyimpanan (Battery Energy Storage System/BESS), interkoneksi jaringan listrik, hingga hibridisasi antara diesel dan energi bersih.
Potensi energi lokal di NTB juga mulai dikembangkan, seperti tenaga surya, hidro, biomassa, dan angin. Di Lombok Barat, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) telah memasuki tahap pengukuran angin setelah mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan. Hasil kajian proyek ini diperkirakan akan keluar dalam enam bulan ke depan.
“Ada juga investor untuk PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) di Lombok Utara, Bima, dan Dompu. Beberapa investor juga mulai melirik kawasan ekonomi khusus Mandalika,” tambah Samsudin, menunjukkan minat investasi yang tinggi di sektor energi terbarukan.
General Manager PLN UIW NTB, Sri Heny Purwanti, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung program Desa Berdaya. Menurut Heny, dukungan ini merupakan bagian dari upaya PLN untuk memperkuat desa yang tangguh dan mandiri. “Ini wujud sinergi PLN dalam membangun desa. Hal ini juga sejalan dengan program dieselisasi yang kami jalankan,” pungkas Heny.
Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Pemerintah NTB menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem. Dari 2,04 persen atau sekitar 119.932 ribu jiwa yang saat ini masuk kategori miskin ekstrem, ditargetkan menjadi nol persen pada tahun 2029.
