Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengambil langkah inovatif dalam mengatasi permasalahan sampah yang kian kompleks dengan mengimplementasikan teknologi bioaktivator. Cairan hasil fermentasi mikroorganisme pengurai ini akan diterapkan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS3R) Patrakomala untuk mempercepat dekomposisi sampah organik menjadi kompos.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan optimisme terhadap efektivitas bioaktivator. “Bioaktivator bisa mempercepat pengomposan dan efektif mengurangi bau tidak sedap, kalau ada bau, langsung disemprot dan baunya hilang. Lalat pun berkurang. Meski masih percobaan, pemkot berharap ke depan hasilnya lebih baik,” ujar Farhan pada Selasa (24/2).

Menurut Farhan, salah satu keunggulan bioaktivator adalah kemudahannya untuk diproduksi secara mandiri oleh warga tanpa memerlukan proses manufaktur yang rumit. Hal ini mendorong masyarakat untuk belajar mengelola sampah secara mandiri dan berkelanjutan.

Inovasi ini menjadi krusial mengingat adanya pembatasan kiriman sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang kini hanya 981 ton per hari. Dari total 1.500 ton sampah harian yang dihasilkan Kota Bandung, sekitar 500 ton sudah dapat diselesaikan di tingkat kota. Pemkot Bandung menargetkan seluruh sampah harian dapat tertangani sepenuhnya paling lambat akhir semester pertama 2026.

“Karena sampah yang ada di Kota Bandung berasal dari kita sendiri, maka kita yang harus bertanggung jawab,” tegas Farhan, menekankan pentingnya partisipasi aktif warga dalam pengelolaan sampah. Ia menambahkan, meskipun penegakan hukum akan tetap diterapkan, terutama bagi pelaku pembuangan sampah lintas wilayah dan pengelola kawasan yang tidak menerapkan manajemen nol sampah, pendekatan utama tetap berbasis partisipasi warga.

Strategi Komprehensif Penanganan Sampah Kota Bandung

Farhan menjabarkan sejumlah strategi komprehensif yang ditempuh Pemkot Bandung dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Kembang:

  • Penguatan Aspek Kelembagaan dan Regulasi: Seluruh perangkat kebijakan, mulai dari undang-undang hingga peraturan wali kota, telah disiapkan sebagai dasar pengelolaan sampah terpadu.
  • Pembenahan Infrastruktur Dasar: Optimalisasi TPS, armada pengangkut, akses jalan, hingga penguatan sumber daya manusia pengelola sampah menjadi fokus. Contohnya adalah pengelolaan berbasis masyarakat di TPS3R Patrakomala yang dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

“Fasilitasnya dibangun pemerintah, operasional dan pengelolaannya sehari-hari dilakukan warga setempat. Model itu dinilai menjadi kunci keberhasilan karena mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab bersama,” jelas Farhan. Saat ini, sekitar 500 Rukun Warga (RW) di Kota Bandung telah memiliki sistem pengolahan sampah mandiri.

Selain itu, Pemkot Bandung juga mempercepat pengelolaan sampah di tingkat akar rumput melalui program Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah atau Gaslah. Program ini menempatkan satu petugas di setiap RW yang bertugas mengedukasi dan memastikan warga memilah sampah dari sumbernya, serta mendatangi rumah-rumah warga untuk mengingatkan pentingnya pemilahan sampah.

Program lain yang terus digalakkan adalah Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan), pengembangan Kawasan Bebas Sampah (KBS), serta integrasi pengolahan sampah dengan urban farming melalui program Buruan Sae dan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat).

Konsep-konsep tersebut diklaim membentuk rantai ekonomi sirkular. Sampah organik diolah menjadi kompos yang kemudian dimanfaatkan untuk urban farming. Hasil panennya mendukung program Dashat, dan seluruh sisa dapur juga diolah kembali di fasilitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat.