Pemerintah Kabupaten Kediri terus mengintensifkan berbagai langkah strategis guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya menjelang bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Upaya ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi di wilayah tersebut.
Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, mewakili Bupati Hanindhito Himawan Pramana, menghadiri acara High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Timur yang digelar di Gedung Grahadi Surabaya pada Kamis (26/2/2026).
Gerakan Pangan Murah dan Stabilitas Harga
Dalam pertemuan tersebut, Dewi Mariya Ulfa atau akrab disapa Mbak Dewi, mengungkapkan komitmen Pemkab Kediri dalam menstabilkan harga pasar. “Mas Bupati juga terus melakukan kegiatan pasar murah (pangan murah) di beberapa titik termasuk hari ini dalam rangka menstabilkan harga pasar,” ujarnya.
Gerakan pangan murah ini telah dimulai sebelum Ramadan dan akan terus berlanjut hingga menjelang Idul Fitri. Pelaksanaannya dilakukan secara bergiliran di berbagai kecamatan di Kabupaten Kediri, menyediakan beragam komoditas esensial seperti beras, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, dan kebutuhan pokok lainnya.
Mbak Dewi memastikan bahwa pasokan dan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Kediri secara umum masih stabil. Namun, ia mengakui adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas di sejumlah daerah, serupa dengan kondisi di wilayah lain. Untuk itu, Pemkab Kediri akan terus aktif melakukan operasi pasar guna memastikan ketersediaan pasokan dan harga kebutuhan pokok, termasuk gas LPG, tetap aman.
“Kemarin sempet sedikit ada kelangkaan (LPG) di beberapa daerah Kediri bagian selatan. Dari PT Pertamina Patra Niaga kemarin juga telah memastikan pasokan yang sekarang sudah stabil,” terang Mbak Dewi, menanggapi isu kelangkaan LPG yang sempat terjadi.
Percepatan Digitalisasi Transaksi Daerah
Selain upaya pengendalian inflasi, Pemkab Kediri juga menunjukkan kemajuan signifikan dalam percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah (TP2DD). Menurut Mbak Dewi, banyak transaksi telah beralih ke basis digital.
Sebagai contoh, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kini dapat dilakukan secara daring dan langsung masuk ke kas daerah. “Pajak sudah, parkir kita juga sudah dan transaksi di beberapa pasar juga telah memakai QRIS,” pungkasnya, menunjukkan luasnya implementasi digitalisasi di sektor pajak, parkir, hingga transaksi pasar.
