Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) guna memperkuat sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di wilayah tersebut.

Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, melakukan pertemuan dengan Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mahrus. Dalam keterangannya di Palu, Minggu (3/5/2026), Rusli Moidady menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat.

“Nelayan merupakan ujung tombak ekonomi pesisir. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar program perlindungan dan pemberdayaan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Rusli Moidady.

Koordinasi ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemkab Banggai Kepulauan dalam memperjuangkan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Program tersebut mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, bantuan sarana penangkapan ikan, perlindungan sosial, hingga penguatan ekonomi masyarakat pesisir.

Dalam pertemuan itu, Bupati Rusli Moidady juga menyampaikan kondisi riil yang dihadapi nelayan di Banggai Kepulauan. Ia menyoroti tantangan dalam meningkatkan produktivitas hasil tangkapan, keterbatasan akses terhadap bantuan pemerintah, serta kebutuhan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat.

Rusli Moidady menegaskan bahwa sektor perikanan merupakan salah satu penopang utama perekonomian daerah. Oleh karena itu, perhatian serius terhadap kesejahteraan nelayan menjadi prioritas penting dalam pembangunan daerah.

“Karena itu, melalui koordinasi ini, kami berharap terjalin sinergi yang semakin kuat antara Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan nelayan yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing,” lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mahrus, menyampaikan komitmen kementeriannya. Ia menyatakan akan terus mendukung daerah-daerah kepulauan dalam memperkuat sektor perikanan, khususnya melalui program perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Menurut Mahrus, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci. Hal ini penting untuk memastikan program-program yang dijalankan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nelayan.