Sahra Wagenknecht: “Kebijakan yang Tidak Berpihak pada Negara Sendiri” Terkait PLTU Jerman ke Ukraina

Sebuah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di negara bagian Mecklenburg-Vorpommern, Jerman, yang sebelumnya beroperasi menggunakan gas Rusia, kini dibongkar untuk dipindahkan ke Ukraina. Keputusan ini diambil oleh perusahaan Industriekraftwerk Greifswald GmbH setelah operasional fasilitas tersebut dinilai tidak lagi layak secara ekonomi.

Wali Kota Lubmin, Axel Vogt, mengonfirmasi rencana pembongkaran dan pemindahan PLTU tersebut, sebagaimana dilaporkan surat kabar Nordkurier pada Rabu (29/4). Perusahaan operator pembangkit, Securing Energy for Europe (SEFE), juga telah membenarkan rencana ini.

Juru bicara perusahaan, Christoph Gottstein, menjelaskan bahwa “kelanjutan operasional fasilitas itu menjadi tidak layak secara ekonomi” setelah pasokan gas dari Rusia melalui pipa Nord Stream dihentikan pada tahun 2022. Pembangkit tersebut telah ditutup sejak 2023, dengan proses pembongkaran yang semula dijadwalkan selesai pada akhir 2026.

Menurut Nordkurier, keputusan untuk memindahkan fasilitas tersebut ke Kiev diambil karena tidak ditemukannya pembeli dalam jangka waktu yang cukup lama, sementara biaya pembongkaran dan pembuangan diperkirakan akan sangat tinggi.

Kritik dari Politisi Jerman

Keputusan pemindahan PLTU ini menuai kritik tajam dari Sahra Wagenknecht, salah satu pendiri partai Jerman Sahra Wagenknecht Alliance – Reason and Justice (BSW). Melalui platform X pada Rabu, Wagenknecht menyatakan, “Pertama Ukraina merusak pasokan energi kita, dan sekarang kita juga menyerahkan pembangkit listrik? Kebijakan yang tidak berpihak pada negara sendiri.”

Latar Belakang Insiden Nord Stream

Pipa gas Nord Stream dan Nord Stream 2 mengalami ledakan pada September 2022, sebuah insiden yang memicu dugaan sabotase. Jerman, Denmark, dan Swedia tidak menutup kemungkinan adanya aksi sabotase dalam peristiwa tersebut.

Kantor Kejaksaan Agung Rusia telah membuka penyelidikan atas insiden ledakan pipa gas tersebut dengan dugaan terorisme internasional. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, berulang kali menyatakan bahwa Rusia telah meminta data terkait penyelidikan yang dilakukan oleh negara lain, namun tidak pernah menerima tanggapan.