Pengamat otomotif Martinus Pasaribu mendesak pemerintah untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik (EV) sebagai langkah strategis meredam tekanan lonjakan harga minyak global terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini dinilai krusial untuk menekan ketergantungan Indonesia pada impor minyak.
“Setiap kenaikan harga minyak global akan mendorong pembengkakan subsidi dan kompensasi energi. Ini berisiko mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Martinus Pasaribu di Jakarta, Senin (30/3/2026).
Ia menjelaskan, sekitar 60 hingga 70 persen kebutuhan minyak nasional masih dipenuhi dari impor. Kondisi ini diperparah dengan tren penurunan lifting minyak domestik yang kini berada di kisaran 600 ribu barel per hari. Situasi tersebut membuat APBN sangat rentan terhadap gejolak harga minyak dunia, terutama di tengah eskalasi konflik geopolitik seperti di Selat Hormuz.
Martinus memaparkan, dalam asumsi makro APBN, kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel dapat meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi hingga sekitar Rp8 triliun sampai Rp10 triliun. Dengan realisasi harga minyak dunia yang berpotensi menembus 90 hingga 100 dolar AS per barel, total belanja subsidi energi dapat kembali membengkak mendekati atau bahkan melampaui Rp300 triliun per tahun, seperti yang pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Kendaraan Listrik sebagai Solusi Jangka Panjang
Menurut Martinus, kendaraan listrik menawarkan solusi jangka panjang karena mampu mengurangi konsumsi BBM secara signifikan. Selain menekan impor, peralihan ke listrik juga membantu mengurangi kebutuhan subsidi BBM yang selama ini sebagian besar dinikmati oleh sektor transportasi.
Dari sisi efisiensi, kendaraan listrik jauh lebih hemat. Biaya energi kendaraan listrik rata-rata hanya sekitar Rp300 hingga Rp500 per kilometer, dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin yang bisa mencapai Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilometer, tergantung jenis kendaraan dan harga BBM. Potensi penghematan biaya operasional bagi pengguna dapat mencapai 60 hingga 70 persen.
“Diperkirakan, penggunaan 1 juta mobil listrik dapat menghemat sekitar 1,25 juta kiloliter BBM per tahun, sementara 5 juta motor listrik berpotensi menghemat hingga 1,75 juta kiloliter,” ujar Martinus.
Jika dikonversi, total penghematan sekitar 3 juta kiloliter BBM per tahun dari kombinasi 1 juta mobil listrik dan 5 juta motor listrik setara dengan pengurangan impor minyak dalam jumlah signifikan. Dengan asumsi harga minyak global di kisaran 90 hingga 100 dolar AS per barel dan kurs rupiah saat ini, pengurangan impor tersebut dapat menghemat devisa sekitar Rp30 triliun hingga Rp40 triliun per tahun.
Berkurangnya konsumsi BBM domestik juga berpotensi menekan beban subsidi dan kompensasi energi yang selama ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam belanja negara. Dengan demikian, ruang fiskal pemerintah dapat lebih difokuskan pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Dampak Ganda Elektrifikasi Transportasi
Elektrifikasi transportasi juga memberikan efek ganda, mulai dari penguatan industri baterai dalam negeri, peningkatan investasi, hingga penciptaan lapangan kerja baru di sektor manufaktur dan energi bersih.
Untuk itu, pemerintah perlu mempercepat adopsi kendaraan listrik melalui kebijakan yang terintegrasi. Ini mencakup insentif fiskal, pembangunan infrastruktur pengisian daya (SPKLU), hingga penguatan ekosistem industri kendaraan listrik nasional.
“Transisi ke kendaraan listrik bukan hanya langkah menuju energi bersih, tetapi juga strategi konkret untuk penghematan devisa, menjaga ketahanan fiskal, dan memperkuat kedaulatan energi nasional di tengah ketidakpastian global,” katanya.
