Pembangunan Pelabuhan Laut Kilo di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), terus digenjot sebagai upaya strategis pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah.
Bupati Dompu Bambang Firdaus bersama anggota DPR RI Fraksi NasDem H. Mori Hanafi, Ketua DPRD Dompu Muttakun, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Calabai Prayitno, serta perwakilan kontraktor pelaksana PT Wijaya Inti Nusa Sentosa, meninjau langsung lokasi pembangunan di Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, pada Selasa (28/4).
Peninjauan tersebut bertujuan untuk memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai rencana, termasuk kesiapan sarana pendukung, aspek keselamatan kerja, serta mendorong percepatan penyelesaian proyek yang ditargetkan rampung akhir tahun ini.
Bupati Dompu Bambang Firdaus menegaskan, keberadaan Pelabuhan Kilo merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat infrastruktur transportasi laut yang berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. “Keberadaan pelabuhan ini diharapkan dapat memperlancar distribusi barang dan jasa, menekan biaya logistik, serta meningkatkan daya saing produk lokal,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelabuhan tersebut akan menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor perikanan, pertanian, dan perdagangan. Bupati juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur tersebut dan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
Sementara itu, H. Mori Hanafi menegaskan proyek pelabuhan tersebut harus dilaksanakan secara matang dan terencana agar memberikan manfaat optimal serta tidak menjadi proyek yang mubazir. “Ini proyek bernilai besar, sehingga harus dikerjakan secara serius. Fasilitas operasional juga harus dipersiapkan dengan baik agar pelabuhan dapat berfungsi optimal,” katanya.
Menurut Mori, Pelabuhan Kilo memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dompu dan wilayah Nusa Tenggara Barat bagian timur. “Pembangunan Pelabuhan Kilo diharapkan menjadi pengungkit konektivitas wilayah pesisir, mendukung distribusi logistik, mobilitas penumpang, serta pengembangan sektor perikanan, kelautan dan pariwisata,” bebernya.
Kunjungan kerja tersebut, lanjut Mori, merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI khususnya Komisi V, dalam memastikan pembangunan infrastruktur transportasi laut berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebagai informasi, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan merealisasikan pembangunan pelabuhan tersebut dengan nilai kontrak sebesar Rp85,11 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ruang lingkup pekerjaan meliputi pembangunan dermaga pada dua segmen masing-masing sepanjang 40 meter, trestle (jembatan penghubung) lebih dari 40 meter, serta causeway atau jalan penghubung laut sepanjang 150 meter. Selain itu, proyek juga mencakup pembangunan fasilitas darat berupa terminal penumpang, kantor pelabuhan, gudang, area parkir, dan mushalla, serta infrastruktur penunjang seperti jalan lingkungan, pagar kawasan, dan pos jaga guna memastikan operasional pelabuhan berjalan optimal dan aman.
Pekerjaan proyek ini, yang dimulai pada 19 Februari 2026 dengan masa pelaksanaan selama 315 hari kalender, ditargetkan rampung pada 30 Desember 2026.
