Pemerintah Indonesia bersama 21 investor Eropa dan perwakilan pemerintah daerah dari tiga kabupaten penghasil kakao di Papua menggelar pertemuan strategis di Jakarta pada Kamis, 19 Februari 2026. Agenda utama pertemuan ini adalah membahas pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.
Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diwakili oleh Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD Kemendagri, Sumule Tumbo. Tiga kabupaten yang terlibat adalah Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Manokwari Selatan.
Sebagai bagian dari upaya penguatan diplomasi ekonomi, rapat ini turut mengundang perwakilan dari tiga kedutaan besar, yaitu Inggris, Norwegia, dan Prancis. Kehadiran negara-negara yang dikenal dengan tingkat konsumsi cokelat tertinggi di dunia ini menunjukkan tingginya minat pasar Eropa terhadap kakao berkelanjutan asal Papua.
Dukungan lintas sektor dari pemerintah pusat juga terlihat dengan kehadiran berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Bappenas, Kementerian Perdagangan, serta BRIN. Ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi produktif Papua melalui komoditas unggulan.
Billy Mambrasar menegaskan bahwa penguatan sektor kakao Papua membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah pusat serta langkah konkret yang mempertemukan langsung pemerintah daerah dan pelaku industri. “Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif adalah satu kesatuan dalam kebijakan otonomi khusus. Untuk Papua Produktif, dibutuhkan langkah nyata. Pertemuan ini mempertemukan pelaku usaha dan pemerintah daerah secara langsung agar proses masifikasi dan pengembangan kakao bisa berjalan,” ujar Billy di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Ia menambahkan, “Ini menjadi contoh sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta sangat memungkinkan terjadi dan mampu memberikan pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkelanjutan.”
Sementara itu, Sumule Tumbo dari Kemendagri menegaskan komitmen kementeriannya dalam mendukung penguatan ekonomi daerah Papua dalam kerangka otonomi khusus. “Pemerintah pusat melalui Kemendagri berkomitmen mendukung koordinasi dan sinergi lintas pemerintah daerah serta memperkuat peran otonomi khusus Papua melalui sektor ekonomi produktif. Kakao merupakan salah satu komoditas strategis yang memiliki nilai tambah tinggi,” jelasnya.
Dari sisi daerah, Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga, mengapresiasi forum ini. Ia menyoroti sejarah kakao di Yapen yang telah ada sejak zaman Belanda, namun belum dikembangkan secara optimal dalam beberapa tahun terakhir. “Kakao sudah ada di Kepulauan Yapen sejak zaman Belanda. Namun sejak 2009 belum ada program pengembangan berkelanjutan. Saat ini terdapat sekitar 2.065 petani kakao di Yapen. Jika sektor ini kembali dikembangkan, petani akan memiliki kepastian kesejahteraan,” ungkapnya.
Fitrian Adriansyah, Impact Director ADM Capital, yang mewakili investor, menilai potensi kakao di ketiga kabupaten tersebut sangat besar dan layak dikembangkan dalam satu ekosistem terintegrasi. “Kabupaten Kepulauan Yapen, Jayapura, dan Manokwari Selatan sangat potensial dikembangkan sebagai satu ekosistem kakao bersama. Bahkan sangat memungkinkan dibangun sebagai trading hub,” ujar Fitrian.
Ia juga menyarankan perlunya penentuan fokus masing-masing kabupaten ke depan. “Ke depan perlu ditentukan fokus masing-masing kabupaten, apakah sebagai pemasok bahan baku, produk setengah jadi, atau produk siap pasar, agar rantai nilai kakao Papua bisa tumbuh optimal,” tambahnya.
Selain ADM Capital, sejumlah pelaku usaha dan organisasi internasional di industri kakao turut hadir, antara lain IDH Sustainable Trade-Indonesia, Cocoa Sustainable Partnership, dan Rikolto.
