Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Paremas, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul beredarnya poster menu harian yang diduga menunjukkan nilai porsi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan poster menu MBG tertanggal 11 Maret 2026 yang dipublikasikan oleh SPPG Lombok Timur Jerowaru Paremas, ditemukan perbedaan nilai porsi. Untuk kategori porsi besar, menu terdiri dari donat UMKM Rp2.000, kedelai goreng Rp2.000, rambutan Rp1.600, dan susu UHT Rp3.400, dengan total nilai sekitar Rp9.000. Sementara itu, porsi kecil mencantumkan donat UMKM Rp2.000, rambutan Rp1.600, dan susu UHT Rp3.400, dengan total nilai sekitar Rp7.000.
Angka tersebut berbeda dari ketentuan umum pelaksanaan program MBG yang menetapkan nilai standar porsi sekitar Rp10.000 untuk porsi besar dan Rp8.000 untuk porsi kecil. Selisih nilai ini memicu pertanyaan dari berbagai pihak terkait kesesuaian implementasi program di lapangan.
Ketua Komunitas Soroti Pengurangan Nilai Gizi
Ketua Komunitas Pelayan Masyarakat Kecamatan Jerowaru, Irfan Muliadi, menilai kondisi ini patut menjadi perhatian serius. Menurutnya, secara hitungan, terlihat adanya pengurangan nilai porsi dari standar yang telah ditetapkan.
“Kalau kita lihat dari rincian menu yang dipublikasikan, secara hitungan jelas terlihat adanya pengurangan nilai porsi. Ini tentu berdampak pada nilai gizi yang seharusnya diterima pada hari itu. Program ini memiliki tujuan yang sangat baik, sehingga pelaksanaannya harus benar-benar sesuai dengan ketentuan,” ujar Irfan.
Irfan juga menegaskan bahwa kondisi tersebut sangat jauh dari semangat dan tujuan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. “Program MBG ini merupakan hajatan besar pemerintah pusat dan Presiden untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang layak setiap hari. Jika dalam pelaksanaannya terjadi pengurangan menu, tentu hal ini jauh dari tujuan utama program tersebut,” tambahnya.
Penjelasan Pengelola Dapur dan Tantangan Lapangan
Menanggapi sorotan tersebut, pihak pengelola dapur menyampaikan permohonan maaf kepada pihak sekolah terkait menu yang dinilai kurang lengkap. Pengelola menjelaskan bahwa sebelumnya ada rencana penambahan item telur puyuh. Namun, karena kelangkaan barang dan keterbatasan pasokan dari suplier, item tersebut tidak dapat disediakan pada hari itu. Anggaran untuk telur puyuh dialihkan untuk menu pada hari berikutnya.
Pihak pengelola juga mengklaim bahwa informasi harga bahan makanan dan kebutuhan gizi secara berkala dipublikasikan melalui akun media sosial mereka sebagai bentuk transparansi. Selain itu, terkait penyediaan roti dari UMKM, dapur mengaku sering mengalami kendala karena beberapa pelaku UMKM tidak mampu memenuhi pesanan secara berkelanjutan. Untuk mengatasi hal ini, pengelola berencana memproduksi roti secara mandiri di dapur agar kualitas dan ketersediaan lebih terjaga.
Manajemen Program Dipertanyakan, Satgas Diminta Turun Tangan
Namun demikian, Irfan Muliadi menilai penjelasan bahwa kekurangan menu akan dilengkapi pada hari berikutnya justru menunjukkan adanya persoalan dalam manajemen pelaksanaan program.
“Jika kekurangan menu hari ini kemudian dikatakan akan dilengkapi besok, itu menunjukkan adanya masalah dalam manajemen dan profesionalitas kerja. Program ini berjalan setiap hari dan nilai gizinya juga dihitung per hari, sehingga tidak bisa digantikan di hari berikutnya,” tegas Irfan.
Ia pun berharap adanya perhatian serius dari pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan program MBG. “Kami berharap Satgas MBG, Satgas program ini, serta Korwil di wilayah terkait dapat memberikan teguran keras kepada dapur yang tidak menjalankan program sesuai ketentuan. Pengawasan perlu diperkuat agar pelaksanaan di lapangan tetap berjalan profesional, transparan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” pungkasnya.
