Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, menerima kunjungan delegasi dari Myanmar pada Kamis (26/2/2026). Pertemuan ini bertujuan memperkuat kerja sama dan pertukaran pengalaman antarnegara, khususnya dalam penanganan pascabencana yang difasilitasi oleh Bank Dunia.
Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palu, Rahmad Mustafa, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menyatakan, “Kunjungan ini merupakan kehormatan besar bagi Kota Palu, karena kami memandang Myanmar sebagai negeri yang memiliki kemiripan terkait tingkat kerentanan bencana dengan Kota Palu.”
Rahmad mengapresiasi peran Bank Dunia dalam memfasilitasi pertukaran pengalaman ini. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi simbol komitmen untuk saling memperkuat hubungan antara dua kota dari dua negara, terutama dalam bidang rehabilitasi, rekonstruksi, serta penguatan komunitas pascabencana.
Ia menjelaskan, Kota Palu terus berupaya menjadi kota global yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan setelah kota tersebut mengalami bencana besar gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi, melalui berbagai Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Rahmad berharap pertemuan ini menjadi wadah bagi Pemkot Palu dan delegasi Myanmar untuk berbagi praktik baik. Hal ini mencakup strategi pembangunan hunian tetap (huntap), pemulihan infrastruktur vital, hingga penguatan ketahanan masyarakat melalui kolaborasi lintas pihak. Ia menambahkan, “Semoga kedatangan delegasi dari Myanmar dapat dimanfaatkan untuk saling belajar, memahami tantangan spesifik di masing-masing wilayah, sehingga pengalaman tersebut menjadi pembelajaran berharga dalam membangun kawasan yang lebih tangguh terhadap bencana.”
Rahmad memaparkan bahwa Kota Palu kini menguatkan narasi ketangguhan (resilience). Kota Palu tidak lagi diposisikan sebagai korban bencana, melainkan bertransformasi menjadi “laboratorium bencana” sebagai ruang pembelajaran penanganan dan pembangunan kembali yang lebih aman.
Sejumlah langkah konkret telah dilakukan, antara lain pembangunan hunian tetap yang dirancang aman secara geologis, serta pembangunan infrastruktur tahan gempa seperti jembatan, rumah sakit, dan sekolah dengan standar keamanan yang lebih tinggi. Selain itu, Pemkot Palu juga aktif mendorong pemahaman tata ruang berbasis risiko bencana, termasuk penetapan zona rawan bencana atau zona merah yang tidak lagi diperbolehkan untuk pembangunan baru.
Rahmad menilai Myanmar dan Indonesia, khususnya Kota Palu, memiliki kemiripan risiko bencana geologis. Oleh karena itu, ia berharap pertemuan ini menjadi ruang diskusi dua arah untuk menemukan solusi praktis dalam penanganan pascabencana di kawasan Asia Tenggara. Ia menutup pernyataannya dengan harapan, “Semoga kunjungan ini membawa kesan mendalam dan berkembang menjadi persahabatan yang abadi, sekaligus menjadi awal dari kerja sama yang lebih erat dan berkelanjutan di masa mendatang.”
