Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mendesak pemerintah untuk memprioritaskan keamanan dan keselamatan seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Meksiko, khususnya 45 WNI yang saat ini tinggal di Jalisco. Desakan ini muncul menyusul situasi mencekam akibat eskalasi kekerasan di wilayah tersebut.
“Kondisi yang berkembang di Jalisco sangat mengkhawatirkan. Negara harus hadir memastikan seluruh WNI dalam keadaan aman. Keselamatan mereka adalah prioritas yang tidak bisa ditawar,” kata Oleh Soleh dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Situasi keamanan di Jalisco memburuk setelah tewasnya bos kartel narkoba Cartel de Jalisco Nueva Generation (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes atau dikenal sebagai “El Mencho”, dalam baku tembak dengan militer pada Minggu (22/2/2026). Insiden ini memicu aksi-aksi brutal dari kelompok kartel yang melampiaskan amarah, menyebabkan ketakutan di tengah masyarakat.
Sebagai anggota Komisi I yang membidangi urusan luar negeri, pertahanan, dan komunikasi, Oleh Soleh meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Meksiko untuk terus menjalin komunikasi intensif dengan para WNI di tengah konflik bersenjata tersebut.
Ia juga mendorong KBRI untuk meningkatkan pemantauan situasi secara real time, memperbarui data keberadaan WNI, serta memastikan ketersediaan jalur komunikasi darurat yang mudah diakses. “KBRI harus aktif menjangkau dan memastikan kondisi setiap WNI. Jika situasi semakin tidak terkendali, pemerintah perlu segera menyiapkan langkah evakuasi ke tempat yang lebih aman,” ujarnya.
Selain itu, Oleh Soleh mengimbau para WNI di Jalisco agar tetap tenang, menghindari lokasi rawan, membatasi aktivitas di luar rumah, serta selalu mengikuti arahan otoritas setempat dan perwakilan RI.
Komisi I DPR RI, lanjutnya, akan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri guna memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh WNI di wilayah terdampak. “Negara tidak boleh lengah. Dalam situasi konflik seperti ini, kecepatan respons dan koordinasi menjadi kunci untuk melindungi warga kita di luar negeri,” tuturnya.
