Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kota Taman akan tetap berjalan optimal. Kepastian ini disampaikan di tengah bergulirnya isu dan kebijakan redistribusi atau penataan ulang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu panik atau khawatir. Pihak Pemkot Bontang hingga saat ini belum menerima surat keputusan maupun pemberitahuan resmi dari pemerintah provinsi terkait rencana penghentian pembiayaan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang selama ini ditanggung oleh provinsi.
“Masih tetap dibayarkan tahun ini, belum ada surat resmi,” ujar Neni kepada Media Indonesia, Selasa (19/5).
Neni menjelaskan, kuota kepesertaan JKN yang selama ini ditanggung oleh Pemprov Kaltim untuk wilayah Kota Bontang relatif kecil, yakni hanya sekitar 3.000 jiwa. Menurutnya, jumlah tersebut tidak akan membawa dampak signifikan terhadap stabilitas anggaran maupun pelayanan kesehatan di Bontang.
Skema pembagian beban pembiayaan ini, lanjut Neni, bukanlah hal baru melainkan kebijakan yang sudah berjalan sejak lama dari periode kepemimpinan sebelumnya. “Sejak zaman Pak Sofyan menjabat wali kota, angka yang ditanggung provinsi memang sekitar itu. Masih kecil dibanding daerah lain,” jelasnya.
Meskipun dampaknya tergolong kecil, Pemkot Bontang tidak ingin gegabah. Langkah antisipatif dan mitigasi risiko telah disiapkan dengan matang apabila kebijakan penataan ulang dari pemprov tersebut benar-benar diberlakukan secara mendadak.
Salah satu strategi utama yang disiapkan pemerintah daerah adalah menyusun skema pengalihan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026. Neni menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya kesehatan, adalah prioritas mutlak.
“Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk tidak membiarkan satu pun warga Bontang kehilangan hak ataupun akses terhadap jaminan layanan kesehatan dalam kondisi dan situasi apa pun,” ujar Neni.
Untuk itu, Neni menginstruksikan seluruh jajaran fasilitas kesehatan di Bontang, baik tingkat pertama maupun tingkat lanjut, untuk tetap memberikan pelayanan terbaik tanpa diskriminasi. Jika terjadi perubahan kebijakan di tingkat provinsi, anggaran daerah siap dikerahkan untuk mengambil alih seluruh pembiayaan iuran peserta agar perlindungan kesehatan warga tetap berkesinambungan.
“Kalau ditambah sama provinsi jadi sekitar 183 ribu orang sudah tercover. Insyaallah Bontang aman,” pungkasnya optimistis.
