Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Mataram pada tahun 2025 berhasil ditekan menjadi 4,80 persen, atau setara dengan 11.000 jiwa. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 4,85 persen atau 11.400 jiwa.
Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana menegaskan, meskipun angka TPT Mataram sedikit di atas rata-rata provinsi dan nasional yang sebesar 4,74 persen, namun “tren penurunan yang terjadi menunjukkan arah yang positif dan konsisten yang cukup signifikan.”
Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Mohan Roliskana dalam sesi pemaparan strategi penurunan pengangguran terbuka di hadapan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui pertemuan daring. Kegiatan ini merupakan bagian dari penilaian presentasi kepala daerah dalam rangka apresiasi kinerja pemerintah daerah terkait dimensi penurunan tingkat pengangguran di Kota Mataram.
Mohan Roliskana mengidentifikasi tantangan utama dalam menekan TPT adalah ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha. Ia menyoroti tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta dominasi sektor jasa dan perdagangan sebagai faktor yang memerlukan penanganan terarah dan terintegrasi.
Sebagai wujud komitmen, Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan isu pengangguran sebagai prioritas strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Fokus utama adalah perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
Sejumlah langkah konkret yang telah dan akan dilakukan meliputi revitalisasi sektor pariwisata dan perdagangan, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pelatihan, bantuan peralatan, serta akses pasar. Selain itu, program magang dan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja, khususnya lulusan SMK, juga terus diperluas.
Pemerintah Kota Mataram juga memperkuat sistem bursa kerja dengan memanfaatkan platform nasional dan menjalin kolaborasi erat dengan dunia usaha untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal. “Pemanfaatan teknologi dan data turut menjadi bagian penting dalam strategi tersebut,” ujar Wali Kota.
Dalam upaya percepatan penurunan TPT pada tahun 2025, Pemerintah Kota Mataram telah menyelenggarakan berbagai pelatihan kerja yang melibatkan 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tercatat, sebanyak 2.956 peserta mengikuti 64 kegiatan pelatihan kerja tersebut.
Untuk mendukung program ini, pemerintah kota mengalokasikan anggaran sebesar Rp22,9 miliar, dengan tingkat realisasi mencapai 93,02 persen.
Ke depan, Pemerintah Kota Mataram menargetkan peningkatan jumlah peserta pelatihan dan penempatan kerja secara bertahap hingga tahun 2027. “Dengan upaya itu, TPT tahun 2027 kami targetkan bisa turun menjadi 10.400 jiwa atau 4,40 persen,” kata Mohan Roliskana.
Selain itu, kebijakan strategis seperti kemudahan perizinan bagi perusahaan padat karya, pemberian stimulus kewirausahaan, serta penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) terus diperkuat. Melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan Tenaga Kerja, pemerintah juga mendorong pemberi kerja untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal minimal 60 persen.
Wali Kota menekankan bahwa keberhasilan penurunan pengangguran membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. “Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis dapat menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
