Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, tengah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWSS) Provinsi Gorontalo. Koordinasi ini dilakukan untuk menormalisasi sungai pascabanjir yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Moutong, yang menyebabkan 1.089 jiwa terdampak.
Kepala BPBD Parigi Moutong, Moh Rivai, menjelaskan bahwa wilayah Moutong merupakan perbatasan antara Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo. “Moutong adalah perbatasan Sulawesi Tengah dengan Provinsi Gorontalo, maka kewenangan penanganan sungai berada di BWSS Gorontalo, kami sedang melakukan koordinasi untuk penanganan lebih lanjut,” kata Rivai saat dihubungi dari Palu pada Minggu (8/3).
Banjir yang merendam Desa Moutong Tengah dan Moutong Utara terjadi pada Sabtu (7/3). Peristiwa ini dipicu oleh hujan lebat yang mengguyur wilayah tersebut, mengakibatkan air sungai meluap hingga menggenangi permukiman warga. Sebanyak 341 Kepala Keluarga (KK) atau 1.089 jiwa dilaporkan terdampak bencana hidrometeorologi ini.
Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD setempat telah melakukan kaji cepat dan melaporkan bahwa tidak ada korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur akibat banjir. “Saat ini banjir mulai surut di Desa Moutong Utara, sedangkan Desa Moutong Tengah banjir masih terjadi karena bertepatan dengan air laut pasang,” ujar Rivai.
Meskipun air masih menggenangi rumah mereka, warga di dua desa tersebut memilih untuk tetap bertahan di kediaman masing-masing. Selain permukiman, lahan pertanian milik warga juga terkena imbas dari bencana ini. “Penanganan darurat kami lakukan saat ini pemutakhiran data dan tim terus melaksanakan asesmen lapangan guna memperkaya informasi kebencanaan di wilayah tersebut,” ucap Rivai.
Rivai menambahkan, selain upaya normalisasi sungai, perbaikan drainase juga menjadi kebutuhan mendesak bagi warga setempat. Sistem drainase yang ada saat ini dianggap tidak lagi ideal untuk menampung debit air yang besar, terutama saat terjadi hujan lebat berjam-jam.
BPBD juga melaporkan bahwa sejauh ini warga setempat tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa. “Belum ada bantuan logistik makanan, karena kebutuhan bahan pangan warga setempat masih mereka atasi, sehingga pemerintah belum mengintervensi sejauh itu. Kebutuhan mendesak bagi mereka yakni pembangunan/perbaikan sistem saluran air,” kata dia.
