Jejak Abadi Tirto Adhi Soerjo: Sang Pelopor Pers Nasional dan Gagasan Kebangsaan yang Melampaui Zaman

Nama Tirto Adhi Soerjo mungkin tak asing bagi sebagian orang, terukir di jalanan Kota Bogor dan diabadikan sebagai nama media daring. Namun, di balik penanda itu, tersembunyi kisah heroik seorang jurnalis pribumi yang gagasan dan perjuangannya membentuk fondasi pers nasional serta pergerakan kemerdekaan Indonesia.

Tirto Adhi Soerjo (1880 – 1918), yang makamnya kini berada di pemakaman Tanah Sereal, Bogor, dikenang sebagai salah satu jurnalis pribumi paling awal yang memanfaatkan media cetak. Ia menggunakan surat kabar sebagai corong untuk menyampaikan gagasan, membentuk opini publik, dan bersikap kritis terhadap pemerintah kolonial. Perannya ini memberikan pelajaran penting tentang bagaimana pers dan literasi mampu menjadi energi tambahan dalam mendorong perubahan sosial.

Tirto dan Fondasi Kebangsaan

Kontribusi Tirto dalam pergerakan nasional Indonesia yang berkembang pesat sejak awal abad ke-20 sangatlah besar. Di tengah tekanan rezim kolonial, ia telah memikirkan dan menyuarakan gagasan tentang kebangsaan serta kesadaran sebagai satu bangsa.

Pada tahun 1905, Tirto bersama Wahidin Sudirohusodo, tokoh dari STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artchen), menggagas pembentukan sebuah perhimpunan. Menariknya, sebelum Boedi Oetomo dideklarasikan pada 20 Mei 1908, Tirto Adhi Soerjo sudah membentuk Sarekat Prijaji (SP) pada tahun 1906. Ini menjadikan SP sebagai organisasi kebangsaan Indonesia pertama yang hadir di Hindia Belanda.

Meski turut memprakarsai Boedi Oetomo bersama para siswa STOVIA lainnya pada 20 Mei 1908, kebersamaan Tirto dengan organisasi tersebut tidak berlangsung lama. Tirto memilih mundur karena menilai Boedi Oetomo hanya akan “mengangkat lapisan yang di atas-atas saja”. Ia mengklaim Sarekat Prijaji memiliki wawasan kebangsaan yang lebih maju, meskipun sebagian besar anggotanya berasal dari kalangan ningrat, SP tidak terlalu memperhitungkan perbedaan golongan maupun asal bangsa.

Peran Krusial dalam Sarekat Dagang Islam dan Medan Prijaji

Pada tahun 1909, Sarekat Dagang Islam (SDI) menjadi ruang baru bagi Tirto untuk melepaskan diri dari jejaring keningratan. Ia berpandangan, perjuangan memajukan rakyat terjajah tidak seharusnya bergantung pada kalangan bangsawan atau pejabat pemerintahan. Menurutnya, gerakan harus dibangun bersama orang-orang merdeka yang mandiri secara ekonomi, yakni kaum pedagang.

Surat kabar Medan Prijaji kemudian dijadikan corong propaganda bagi SP dan SDI. Tirto memberikan kontribusi besar dalam perkembangan bahasa Melayu yang kemudian tumbuh menjadi bahasa Indonesia modern. Hampir semua surat kabar yang digagasnya, terutama Medan Prijaji, menggunakan bahasa Melayu rendahan atau Melayu pasar, bukan bahasa tinggi yang kaku.

Sebagai seorang berdarah biru dan kaum intelektual, Tirto secara sadar memilih menggunakan “bahasa orang-orang kasar” sebagai alat politik untuk menyampaikan gagasan-gagasan politik. Bahasa Melayu pasar ini diyakini paling ampuh untuk mengartikulasikan gagasan “bangsa yang terdiri atas orang-orang yang terpinggirkan”, sehingga Medan Prijaji menjadi lebih mudah dipahami dan dekat dengan masyarakat luas. Tirto menerapkan apa yang kini dikenal sebagai jurnalisme advokasi, membela kaum tertindas melalui jurnalistik, bahkan tak jarang turun langsung ke lapangan.

Akhir Perjalanan dan Pengakuan yang Terlambat

Sekitar tahun 1911 atau 1912, melalui SDI, Tirto mulai bersinggungan dengan Haji Samanhudi, seorang saudagar batik dari Solo. Samanhudi membantu Tirto memperluas pengaruh SDI ke berbagai daerah di Jawa. Namun, kondisi ekonomi Tirto memburuk akibat lilitan utang. Pada April 1912, ia menyerahkan kepemimpinan organisasi kepada Samanhudi.

Pada 22 Agustus 1912, Medan Prijaji terpaksa berhenti terbit setelah dihantam berbagai persoalan finansial. Tirto dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pembuangan ke Maluku. Peristiwa ini juga memutuskan hubungan SDI Cabang Surakarta dengan pusat pergerakan di Bogor.

Setelah aktivitas SDI Cabang Surakarta dihentikan, Haji Samanhudi menemui Oemar Said Tjokroaminoto pada 23 Agustus 1912. Di tangan Tjokroaminoto, SDI Cabang Surakarta kemudian berganti nama menjadi Sarekat Islam. Seiring munculnya figur Tjokroaminoto, nama Tirto dan Samanhudi perlahan tenggelam dari panggung sejarah.

Tirto wafat pada Desember 1918 dan dimakamkan di pekuburan umum di Mangga Dua, Jakarta Barat, sebelum beberapa tahun kemudian makamnya dipindahkan ke Bogor. Prosesi pemakamannya berlangsung nyaris tanpa gaung, kontras dengan peran besarnya dalam sejarah pergerakan nasional dan dunia pers. Nasib serupa dialami Haji Samanhudi, yang wafat pada 28 Desember 1956 dan baru ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 1961 oleh Presiden Sukarno.

Berpuluh-puluh tahun setelah nama Tirto Adhi Soerjo seolah tenggelam, tokoh-tokoh seperti Ki Hadjar Dewantara dan Pramoedya Ananta Toer (melalui Tetralogi Buru dan Sang Pemula) menuliskan kembali jejak perjuangannya. Tirto akhirnya memperoleh penghargaan yang sudah menjadi haknya: gelar Bapak Pers Nasional pada tahun 1973 dan Pahlawan Nasional pada tahun 2006 melalui Keppres RI No. 85/TK/2006.

Dari pengalaman Tirto dan Samanhudi, masyarakat dapat belajar bahwa penghargaan terhadap seorang tokoh besar sering kali datang terlambat. Sejarah kerap ditulis dari sudut pandang pihak yang berkuasa pada masanya, sehingga sejumlah tokoh penting baru memperoleh pengakuan yang layak setelah melewati perjalanan panjang.