Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), menunda sementara pemberian rekomendasi pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Timur Tengah. Kebijakan ini diambil di tengah memanasnya situasi krisis di kawasan tersebut, yang memicu kekhawatiran akan keselamatan para pekerja.
“Di tengah kondisi krisis saat ini, pemberian rekomendasi baru bagi PMI akan dikaji lebih dalam sesuai perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah,” ujar Asisten II Sekretaris Daerah Kota Mataram sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, H Miftahurrahman, di Mataram, Rabu (04/03/2026).
Miftahurrahman menjelaskan, meskipun konflik di Timur Tengah sedang berlangsung, animo masyarakat Kota Mataram untuk menjadi PMI tetap tinggi. Data menunjukkan, saat ini terdapat 238 PMI asal Kota Mataram yang bekerja di wilayah tersebut.
Sebanyak 199 PMI terkonsentrasi di Arab Saudi, 33 orang di Uni Emirat Arab (UEA), 4 orang di Kuwait, dan 2 orang di Bahrain. Kondisi ini mendorong Disnaker untuk lebih selektif dalam memberikan rekomendasi pemberangkatan.
Hingga kini, belum ada petunjuk resmi dari pemerintah pusat untuk menutup atau menghentikan pengiriman PMI secara total. “Tapi dalam kondisi ini kami harus waspada dan mengantisipasi kemungkinan yang ada,” tegas Miftahurrahman.
Ia menambahkan, kewenangan penuh terkait pengawasan, kelayakan pengiriman, dan perizinan PMI berada di tangan pemerintah pusat dan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). Sementara itu, peran pemerintah kabupaten/kota masih terbatas pada seleksi administrasi dan pemberian rekomendasi.
Untuk sementara waktu, proses pemberian rekomendasi baru akan dikaji lebih mendalam, disesuaikan dengan perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah. Miftahurrahman juga mengimbau para PMI asal Kota Mataram yang sudah berada di Timur Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan.
Pihaknya terus berkoordinasi intensif dengan pemerintah provinsi dan BP3MI untuk memantau kondisi PMI di negara penempatan. “Kami berharap PMI yang saat ini sudah berada di Timur Tengah segera melapor ke KBRI setempat untuk pendataan dan perlindungan,” katanya.
Warga juga diimbau agar tidak panik dan tetap mengikuti instruksi dari perwakilan pemerintah Indonesia di sana. Kewaspadaan harus terus ditingkatkan guna mengurangi risiko dengan memperhatikan situasi keamanan di lingkungan sekitar.
sumber gambar: gesit.id
