Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan bahwa pemerintah telah menyetujui anggaran sebesar Rp100,16 triliun untuk program pemulihan permanen pascabencana di wilayah Sumatera. Anggaran masif ini dialokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan berlangsung selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028.
Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, menjelaskan bahwa proses pemulihan kini telah memasuki tahap ketiga, yaitu pemulihan permanen. Tahap ini menyusul fase tanggap darurat dan transisi yang telah dilewati sebelumnya. Pemerintah juga telah menyusun rencana induk komprehensif berdasarkan rekapitulasi data dari seluruh daerah terdampak.
Rincian Anggaran dan Tahapan Pemulihan
“Anggaran yang sudah kami usulkan dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah, dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Prof Sufmi Dasco Ahmad,” ujar Tito Karnavian seusai menghadiri rapat Satgas di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Berdasarkan rencana induk tersebut, tahapan pemulihan permanen akan diselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun. Anggaran lebih dari Rp100 triliun ini akan didistribusikan secara bertahap:
- Tahun 2026: Rp38,9 triliun
- Tahun 2027: Rp32,9 triliun
- Tahun 2028: Rp28,2 triliun
Total keseluruhan anggaran mencapai sekitar Rp100,1 triliun.
Tito menambahkan, alokasi anggaran tersebut akan disalurkan kepada berbagai kementerian terkait. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi penerima alokasi terbesar, dengan total sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun. Khusus untuk tahun 2026, Kementerian PU akan menerima Rp22 triliun untuk penanganan pembangunan infrastruktur.
Rencana induk juga menetapkan prioritas kegiatan pembangunan setiap tahunnya. Secara keseluruhan, terdapat 11.512 kegiatan yang akan dilaksanakan, meliputi pembangunan jalan, jembatan, sekolah, hingga hunian tetap. “Nah, yang menjadi prioritas terakhir, misalnya sungai yang tinggal ujung-ujungnya aja, ya, itu di tahun 2027,” jelas Tito, mengindikasikan adanya skala prioritas dalam pelaksanaan proyek.
