Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Langkah ini diambil guna mewujudkan hunian layak bagi para pekerja di Indonesia, menyusul capaian positif program Tapera sepanjang tahun 2025.
Dalam rapat Komite Pelaksanaan Program dan Kegiatan BP Tapera Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/2/2026), Yassierli menyoroti peran penting segmen buruh. “Alhamdulillah, berdasarkan capaian tahun 2025, peserta terbanyak berasal dari kalangan buruh. Namun, kami tetap mendorong para pekerja yang belum bergabung agar segera memanfaatkan program ini secara optimal,” ujar Yassierli.
Yassierli menjelaskan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap memberikan dukungan penuh kepada BP Tapera. Dukungan tersebut meliputi pemetaan kebutuhan perumahan pekerja secara komprehensif, yang mencakup besaran kebutuhan, perencanaan jangka panjang (grand design), penentuan lokasi strategis, hingga preferensi hunian yang diinginkan para buruh.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Kemnaker telah aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi program Tapera. Sepanjang tahun 2025, sosialisasi telah dilakukan di 10 titik berbeda, sebuah upaya yang dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi pekerja terhadap program perumahan ini.
Meskipun demikian, Yassierli menilai masih banyak potensi yang dapat dioptimalkan oleh BP Tapera. Oleh karena itu, ia mendorong perluasan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Harapannya, manfaat program dapat semakin luas dan harapan buruh untuk memiliki hunian layak dapat benar-benar terwujud.
Rapat penting tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi lainnya. Mereka adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi, bersama jajaran pimpinan BP Tapera.
