Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pengembangan layanan seaplane pada 28 Februari 2026 menjadi penanda babak baru konektivitas kepulauan Nusa Tenggara Barat (NTB). Kesepakatan yang melibatkan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Bupati Lombok Tengah H. Lalu Fathul Bahri, dan PT Abadi Mega Angkutan ini disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi.

Inisiatif ini lebih dari sekadar pembukaan rute wisata baru. Gubernur Iqbal menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan simpul awal dari arsitektur besar konektivitas kepulauan NTB, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memprioritaskan penguatan konektivitas, pariwisata berkualitas, dan ekonomi biru sebagai pilar daya saing.

Seaplane: Solusi Aksesibilitas Kepulauan

Sebagai provinsi kepulauan, NTB memiliki ratusan pulau kecil di perairan Lombok dan Sumbawa dengan potensi besar. Namun, aksesibilitas kerap menjadi hambatan utama. Transportasi laut, meski vital, memerlukan waktu tempuh panjang dan sangat bergantung pada kondisi cuaca.

“Dalam banyak kasus, perjalanan antarpulau bisa memakan waktu beberapa jam; seaplane berpotensi memangkasnya menjadi puluhan menit—sebuah lompatan efisiensi yang signifikan,” ujar Gubernur Iqbal. Ia menambahkan, transportasi udara berbasis air bukan simbol kemewahan, melainkan konsekuensi logis dari karakter geografis NTB.

Batujai: Pilihan Strategis Berbasis Logika Penerbangan

Pemilihan Bendungan Batujai sebagai lokasi pengembangan layanan seaplane dilakukan melalui kalkulasi teknis yang ketat. Kedekatannya dengan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) menghadirkan sejumlah keunggulan strategis:

  • Integrasi ATC: Memungkinkan koordinasi komunikasi dan pengawasan ruang udara dalam satu klaster kendali, meminimalkan fragmentasi pengawasan.
  • Radius Navigasi Efisien: Proksimitas dengan infrastruktur utama menekan kebutuhan pembangunan sistem terpisah yang mahal.
  • Integrasi Fasilitas: Mengurangi duplikasi perangkat dan biaya, meningkatkan kelayakan fiskal proyek.
  • Respons Darurat Cepat: Berada dalam ekosistem pengendalian bandara internasional, menjamin keselamatan yang lebih baik.

Dengan pendekatan ini, Batujai dipilih berdasarkan aviation logic dan standar keselamatan, bukan semata pertimbangan estetika.

Roadmap Implementasi dan Dampak Ekonomi

Pengembangan layanan seaplane akan dilakukan secara bertahap dan terukur. Roadmap implementasi mencakup:

  1. Penataan waterbase sesuai standar keselamatan penerbangan dan regulasi Kementerian Perhubungan.
  2. Sinkronisasi perizinan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) operasional, termasuk prosedur water aerodrome.
  3. Pembangunan fasilitas berkonsep ramah lingkungan.
  4. Uji coba operasional sebelum ekspansi rute.

Koordinasi dengan pengelola bendungan juga memastikan fungsi utama pengairan tetap terlindungi, sehingga operasional seaplane tidak mengganggu tata kelola air maupun keselamatan kawasan.

Dari sisi ekonomi, seaplane memperkuat strategi low volume–high value tourism, yakni jumlah wisatawan terkontrol dengan kontribusi ekonomi lebih tinggi. Dampaknya diharapkan menyebar pada pemerataan kunjungan ke pulau-pulau kecil, kenaikan okupansi homestay dan eco-resort, pertumbuhan UMKM pesisir, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata.

Dalam horizon 5–10 tahun, konektivitas cepat ini berpotensi mendorong investasi resor pulau kecil, memperluas pasar wisata konservasi, serta membuka akses logistik yang lebih efisien bagi komoditas perikanan premium bernilai tinggi.

Implikasi Lintas Sektor dan Jawaban atas Pertanyaan Publik

Konektivitas udara-air ini juga memiliki implikasi lintas sektor, mendukung ekonomi biru dengan mempercepat mobilitas pelaku usaha dan investor, memungkinkan akses medis darurat dari pulau terpencil, serta memperkuat jejaring regional Bali–NTB–NTT dalam arus wisata dan investasi. Ini menjadi katalis kawasan berbasis keberlanjutan yang memadukan konservasi dan ekonomi lokal.

Kebijakan baru ini tentu menimbulkan pertanyaan publik. Terkait pertanyaan apakah ini elitis, pemerintah menjelaskan bahwa segmen premium memang menjadi sasaran awal untuk mengoptimalkan nilai ekonomi per kunjungan, namun manfaatnya akan menyebar melalui lapangan kerja, kemitraan UMKM, dan jasa lokal. Mengenai ramah lingkungan, fasilitas dirancang berkonsep hijau dan tunduk pada regulasi keselamatan serta lingkungan. Adapun fungsi bendungan, operasional seaplane mengikuti regulasi teknis dan tidak mengganggu fungsi utama pengairan, dengan koordinasi lintas instansi yang ketat.

Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, “kebijakan ini merupakan transformasi dari sekedar destinasi unggulan menuju ekosistem kepulauan yang terhubung dan berdaya saing.” Ia menambahkan, “Seaplane Batujai bukan akhir, melainkan awal dari reposisi strategis NTB sebagai provinsi kepulauan yang mampu mengelola geografinya secara cerdas dan terukur.”

Jika konsisten dijalankan, kebijakan ini diharapkan tidak hanya membuka akses ke ratusan pulau, tetapi juga membuka babak baru pembangunan yang lebih merata, modern, dan berkelanjutan, di mana kepulauan bukan lagi batas, melainkan kekuatan utama yang mengantarkan NTB menuju keunggulan kompetitif nasional dan regional.

sumber gambar: kicknews.today