Keterlibatan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BOP) yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memicu beragam respons. Langkah ini dipandang sebagai mekanisme strategis untuk mempercepat perdamaian dan rekonstruksi di Gaza, namun juga menuai kritik.

Mantan Ketua DPD RI Irman Gusman, dalam analisisnya, mencoba membaca strategi di balik keputusan Prabowo. Ia mengutip filosofi tokoh perdamaian dunia seperti Nelson Mandela yang menyatakan, “Jika Anda ingin berdamai dengan musuhmu, Anda harus bekerja sama dengan musuhmu. Nanti dia akan menjadi mitra Anda.” Senada, Uskup Desmon Tutu menambahkan, “Jika kamu menginginkan perdamaian, jangan bicara dengan temanmu, bicaralah dengan musuhmu.”

Kearifan serupa, menurut Irman, mungkin mengilhami Prabowo untuk menjadi bagian dari upaya besar mendamaikan Israel-Palestina menuju lahirnya Negara Palestina Merdeka. Mahatma Gandhi pernah mengingatkan, “Prinsip mata ganti mata hanya akan membuat seluruh dunia buta,” menekankan bahwa penyelesaian konflik secara emosional hanya akan menghasilkan permusuhan tak berkesudahan.

Sebagai mantan Danjen Kopassus dan Panglima Kostrad, Prabowo dinilai memahami strategi tempur dan perang. Seorang ahli strategi, kata Irman, bisa saja membiarkan dirinya terkesan seolah-olah kalah tempur agar bisa memenangkan perang. Strategi diplomasi tingkat tinggi, apalagi dalam konflik berdarah berkepanjangan, tidak boleh dibocorkan, sehingga langkah Prabowo ke BOP memantik reaksi keras dari berbagai kalangan yang tidak mengetahui tujuannya.

Sejumlah pihak berpendapat bahwa Prabowo telah off-side atau salah langkah, karena bergabung ke BOP yang kekuasaannya dimonopoli seumur hidup oleh Trump, sosok yang dikenal impulsif dan kontroversial. Namun, Irman Gusman menegaskan bahwa masalah ini tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Ia berpendapat bahwa belum pernah ada kesempatan sebaik ini, bahkan PBB pun tak mampu, untuk mengupayakan perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Krisis Palestina disebut akan semakin runyam jika tidak ditempuh langkah terobosan out-of-the-box.

Dalam situasi krisis, tidak pernah ada cara yang sempurna untuk mengatasinya. Namun, seorang pemimpin harus mengambil keputusan, meskipun disadarinya bahwa itu bukan keputusan terbaik, asalkan keputusan itu bisa disempurnakan jika menghasilkan kondisi yang lebih baik. Irman Gusman menekankan bahwa tidak mungkin ada satu resep terbaik untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung sejak 1948.

Oleh sebab itu, Irman Gusman menyarankan agar masyarakat memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo untuk menjalankan diplomasi tingkat dunia ini, yang tentunya bertujuan menciptakan kemerdekaan bagi Palestina. Namun, ia juga menyerukan agar manuver terobosan ini perlu dipantau dan dikawal agar selalu sejalan dengan konstitusi RI.

Lima Catatan Kaki untuk Diplomasi Prabowo

Irman Gusman memberikan lima butir catatan kaki sebagai pengingat, mengingat Presiden juga manusia yang bisa saja lupa:

  1. Transparansi Strategi: Karena strategi perang tidak boleh dibocorkan, perlu ada cara lain untuk memberikan pemahaman kepada rakyat Indonesia tentang manfaat nyata dari keterlibatan Presiden RI dalam Board of Peace. Maksud dan tujuan masuk ke BOP perlu disampaikan kepada DPR dan DPD RI dalam Sidang Bersama untuk meredakan kegerahan di tengah masyarakat.
  2. Komunikasi Publik: Perlu berbicara dengan pimpinan semua partai politik, organisasi massa, media massa, dan komponen masyarakat lainnya, agar keterlibatan Indonesia dalam BOP tidak mengipasi bara kekecewaan yang dapat mengakibatkan instabilitas.
  3. Evaluasi Partisipasi: Jika mayoritas rakyat Indonesia tidak dapat menerima tujuan dan manfaat dari strategi Presiden masuk ke BOP, maka tidak perlu ragu untuk mengundurkan diri dari badan bentukan Donald Trump tersebut. Ketua PP Muhammadiyah Buya Anwar Abbas bahkan sudah menegaskan, “Indonesia harus mengukur kemampuan dalam negeri jika ingin menyumbang satu miliar dolar untuk BOP.” Sumbangan hampir Rp17 triliun ketika banyak kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi, termasuk rekonstruksi daerah bencana, bisa menimbulkan masalah baru.
  4. Langkah Konkret: Apabila rakyat Indonesia dapat memahami strategi Presiden dan menyambut baik keterlibatan Indonesia dalam BOP, maka perlu ditempuh upaya konkret yang dapat menjamin terciptanya Negara Palestina Merdeka. Upaya ini harus berkekuatan hukum (berdasarkan undang-undang) agar dapat dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan konsisten. Google Gemini mencatat, 67 persen rakyat Indonesia menolak keikutsertaan Indonesia dalam BOP.
  5. Penjelasan Pidato PBB: Presiden perlu juga memahamkan kepada rakyat tentang isi pidatonya di Sidang Umum PBB pada 23 September 2025. Saat itu, Prabowo menyatakan, “begitu Israel mengakui kemerdekaan dan status kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui status kenegaraan Israel; dan kami akan mendukung semua jaminan untuk keamanan Israel. Harus ada Palestina yang merdeka, tapi kita harus juga mengakui, kita harus juga menghormati, dan kita harus juga menjamin keselamatan dan keamanan Israel.” Pernyataan ini dapat dipahami karena solusi dua negara hanya bisa terjadi jika kedua pihak tidak lagi bermusuhan. “Hanya dengan cara itu dapat kita mencapai perdamaian yang sesungguhnya. Perdamaian yang sesungguhnya dan tiada lagi kebencian dan tiada lagi kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara,” kata Prabowo di Sidang Umum PBB.

Senada dengan pandangan ini, Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, pernah menyatakan, “Kalau Indonesia bergabung dalam BOP itu tentu Presiden kita, Pak Prabowo, sudah mempertimbangkan dengan saksama mengapa-nya, why, reason-nya apa bagi Indonesia. Nanti pasti Presiden sendiri atau Menteri Luar Negeri akan menjelaskan kepada rakyat Indonesia…” Harapan SBY ini sejalan dengan perlunya pencerahan yang disuarakan Irman Gusman.

Dukungan bersyarat terhadap status kenegaraan Israel sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia. Pada tahun 1992, Menteri Luar Negeri Ali Alatas pernah menyatakan bahwa Indonesia baru akan mempertimbangkan hubungan dengan Israel setelah Israel mengakui kemerdekaan Palestina dan setelah semua negara Arab menormalisasi hubungan dengan Israel.

Namun, pernyataan Presiden Prabowo tentang dukungan bersyarat terhadap status kenegaraan Israel memicu perdebatan dan kegerahan karena timing-nya yang bermasalah. Hal ini diumumkan ketika Israel telah menghancurkan Gaza, menyebabkan puluhan ribu warga tewas, jutaan menderita, dan serangan masih terus berlanjut, menimbulkan kemarahan di berbagai negara.

Oleh karena itu, diperlukan solusi psikologis yang memadai dan langkah-langkah diplomatik yang berdasar hukum, komprehensif, serta sistematis. Tujuannya agar keterlibatan Indonesia dalam BOP benar-benar dapat menghasilkan perdamaian dan kemerdekaan Palestina untuk hidup berdampingan secara damai dengan Israel, sebagai perwujudan amanat konstitusi RI.