Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan bahwa pelayanan dasar kepada masyarakat akan menjadi fokus utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2027. Pernyataan tersebut disampaikan Mas Dhito usai membuka Musrenbang RKPD di Convention Hall Simpang Lima Gumul (SLG) pada Rabu (11/3/2026).

“Fokusnya bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat di era perkembangan zaman yang ada dan tidak menafikan hal-hal yang sifatnya mendasar,” kata Mas Dhito, sapaan akrab Bupati Kediri.

Menurutnya, sektor pendidikan dan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Kediri. Di bidang kesehatan, selain peningkatan kualitas pelayanan di puskesmas, pemerintah daerah juga memusatkan perhatian pada penguatan layanan di dua rumah sakit daerah.

Mas Dhito menyebut, RSUD Kabupaten Kediri (RSKK) Pare yang saat ini berstatus rumah sakit tipe B akan didorong untuk memiliki kelengkapan peralatan medis setara rumah sakit tipe A. Sementara itu, RSUD Simpang Lima Gumul (SLG) direncanakan untuk dikembangkan menjadi rumah sakit pendidikan.

Selain kesehatan, sektor infrastruktur juga menjadi fokus pembangunan yang tidak kalah penting. Mas Dhito mengakui bahwa masih banyak ruas jalan di Kabupaten Kediri yang mengalami kerusakan, terutama saat musim hujan.

“Ruas jalan rusak kita masih banyak dan penyebab utamanya Over Dimension Over Loading (ODOL) dari truk,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, kondisi kerusakan jalan terlihat lebih parah pada jalur yang sering dilintasi kendaraan bertonase berlebih. Sebaliknya, pada ruas jalan yang tidak dilalui truk ODOL, kerusakan relatif tidak terlalu signifikan. Mas Dhito menargetkan perbaikan sejumlah ruas jalan rusak tersebut dapat diselesaikan secara bertahap hingga tahun 2027.

“Memang fiskal kita terbatas, tapi ini soal prioritas,” ucapnya.

Pelayanan dasar lain yang juga mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kediri adalah sektor sosial dan kebencanaan. Penanganan bencana, khususnya banjir, masih menjadi persoalan yang memerlukan penanganan serius.

Menurut Mas Dhito, salah satu kendala dalam penanganan banjir adalah kewenangan pengelolaan sungai yang tidak seluruhnya berada di bawah pemerintah kabupaten, melainkan sebagian menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Meskipun demikian, upaya mitigasi bencana tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.

Ia juga menyinggung dampak gangguan cuaca akibat siklon tropis yang sempat terjadi beberapa waktu terakhir di wilayah Kabupaten Kediri. Meski saat ini intensitas hujan mulai menurun, ia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kediri untuk tetap meningkatkan kewaspadaan.

“Jadi masih harus meningkatkan kewaspadaan untuk teman-teman BPBD dan tim di Pemerintah Kabupaten,” tandasnya.