Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Tapanuli Utara (AMPTU) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada Senin (11/5/2026). Aksi ini mendesak DPRD segera menuntaskan persoalan pupuk bersubsidi yang dinilai telah menjadi masalah kronis dan membebani petani di daerah tersebut.

Soroti Masalah Kronis Pupuk Bersubsidi

Massa aksi AMPTU menyoroti kelangkaan pupuk, keterbatasan kuota, hingga ketidakpastian distribusi pada masa tanam yang terus-menerus terjadi. Persoalan ini dianggap berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian dan kesejahteraan para petani di Tapanuli Utara.

Aksi unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 11.47 WIB ini dipimpin oleh Savana Sitorus selaku penanggung jawab I dan Natanael Pasaribu sebagai penanggung jawab II. Setibanya di lokasi, perwakilan mahasiswa diterima oleh unsur pimpinan DPRD dan diarahkan ke ruang sidang paripurna untuk berdialog.

Dua Belas Poin Tuntutan Mahasiswa

Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyampaikan sedikitnya 12 poin tuntutan yang berfokus pada pembenahan tata kelola pupuk bersubsidi di Kabupaten Tapanuli Utara. Beberapa poin utama yang disuarakan antara lain:

  • Mendesak tata kelola pupuk dilaksanakan secara maksimal sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2025 tentang jumlah, jenis, serta waktu penyaluran pupuk bersubsidi, agar petani tidak lagi mengalami kelangkaan saat musim tanam.
  • Mempertanyakan kapasitas distributor dalam memenuhi kuota pupuk tahunan, transparansi realisasi penyaluran, serta kepastian regulasi yang menjadi dasar distribusi pupuk di daerah.
  • Mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara yang dinilai belum optimal dalam memastikan ketersediaan dan pengawasan distribusi pupuk bagi petani.

DPRD Buka Ruang Dialog dan Janji Tindak Lanjut

Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Rudi Arifin Nababan, bersama unsur pimpinan DPRD lainnya menerima langsung aspirasi mahasiswa dan membuka ruang dialog. Wakil Ketua DPRD sekaligus Koordinator Komisi B yang membidangi pertanian, Reguel Simanjuntak, menyatakan pihaknya akan segera menggelar rapat dengar pendapat guna menindaklanjuti tuntutan mahasiswa terkait persoalan pupuk bersubsidi.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan kondusif tanpa kericuhan. Setelah penyampaian aspirasi dan dialog selesai, massa mahasiswa yang tergabung dalam AMPTU membubarkan diri secara tertib.