Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan investasi jangka panjang yang krusial bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Lalu di Jakarta pada Jumat, 20 Februari 2026.
“Program MBG bukan sekadar bantuan makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujar Lalu Hadrian Irfani.
Dampak Signifikan Program Makan Bergizi Gratis
Menurut Lalu, dampak positif program ini terlihat jelas dari hasil survei Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Penguatan Karakter. Survei tersebut menunjukkan bahwa MBG berdampak signifikan terhadap peningkatan konsentrasi dan fokus belajar siswa di seluruh Indonesia.
Survei evaluasi ini terintegrasi dalam kerangka Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH), khususnya kebiasaan makan sehat dan bergizi. Pelaksanaannya dilakukan dalam dua tahap, yakni Mei–Juni 2025 dan November–Desember 2025, dengan melibatkan 1.203.309 responden siswa secara nasional.
Hasil survei Kemendikdasmen mencatat bahwa sekolah-sekolah penerima MBG mengalami rata-rata penurunan gangguan belajar akibat lapar sebesar 2,37 poin persentase lebih besar dibandingkan sekolah yang belum menerima program serupa. Bahkan, di wilayah Indonesia Timur, penurunan gangguan belajar akibat lapar pada sekolah penerima MBG tercatat lebih tinggi, yakni 14,85 poin persentase lebih besar.
Menanggapi temuan positif ini, Lalu Hadrian Irfani mendesak pemerintah untuk semakin gencar dalam melaksanakan dan memperluas cakupan Program MBG. “Data ini menunjukkan bahwa pemenuhan gizi memiliki korelasi langsung dengan kualitas pembelajaran,” kata dia.
Evaluasi Menyeluruh dan Pengawasan Ketat Mendesak
Meski demikian, Lalu menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Berbagai kekurangan yang masih ditemukan di lapangan, seperti kasus makanan basi atau keracunan, harus dicegah dan diantisipasi melalui sistem pengawasan yang lebih ketat.
“Perbaikan harus terus dilakukan. Jangan sampai program yang tujuannya sangat baik justru menimbulkan persoalan baru. Standar keamanan pangan, distribusi, hingga pengawasan harus diperkuat,” ujar Lalu Hadrian Irfani.
Sebagai contoh, pada hari pertama pelaksanaan program MBG di Tulungagung, Jawa Timur, Senin (6/1/2025), dari target 3.480 porsi untuk 3.480 siswa di 25 sekolah, hanya terealisasi 1.386 porsi untuk 1.386 siswa di enam sekolah. Keterbatasan tenaga memasak menjadi salah satu kendala yang ditemukan.
Komisi X DPR RI juga mendorong agar Kemendikdasmen aktif memberikan masukan dan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis MBG. Hal ini bertujuan agar kualitas program dapat terus meningkat dan tepat sasaran.
