Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya untuk menjadi mitra Kementerian Sosial (Kemensos) dalam upaya mencegah potensi korupsi pada program Sekolah Rakyat. Pernyataan ini disampaikan menyusul rencana pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan pimpinan KPK untuk membahas pengadaan barang dan jasa program tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa lembaganya terbuka untuk kolaborasi tersebut. “Dalam kerangka pencegahan korupsi, KPK tentu terbuka untuk menjadi mitra mitigasi sejak dini,” ujar Budi kepada jurnalis di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa KPK saat ini juga tengah melakukan kajian mendalam terkait potensi korupsi dalam program Sekolah Rakyat. Kajian ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi pencegahan yang diemban KPK.
“Ya, kami akan potret bagaimana kebijakan itu, bagaimana penerapannya di lapangan, bagaimana proses bisnisnya, termasuk dalam lingkup pengadaan barang dan jasanya, ya,” jelas Budi. Ia menambahkan, KPK akan mencermati seluruh proses, mulai dari perencanaan pengadaan barang dan jasa, penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), hingga tahapan tendernya.
Tujuan utama dari mitigasi dini ini adalah untuk menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi. “Ini kami mitigasi sejak awal. Jangan sampai kemudian masih ada ruang dan celah untuk para pihak melakukan atau terjadi tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Sebelumnya, pada 6 Mei 2026, Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah menyatakan niatnya untuk bertemu pimpinan KPK. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan terkait pengadaan barang dan jasa pada program Sekolah Rakyat.
Menurut Mensos, dalam pertemuan itu pihaknya akan menyampaikan seluruh data dan proses terkait pengadaan barang untuk operasional Sekolah Rakyat. Hal ini termasuk pengadaan sepatu bagi siswa Sekolah Rakyat yang sempat menjadi perbincangan di media sosial beberapa waktu terakhir.
Mensos menyebutkan bahwa pertemuan tersebut rencananya akan diadakan pada Kamis ini. Namun, pihak KPK menyampaikan bahwa agenda tersebut kemungkinan tidak dapat terlaksana pada hari yang sama.
