Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi dan transportasi untuk memastikan kesiapan penuh dalam menghadapi arus mudik Lebaran 2026. Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan armada transportasi publik menjadi fokus utama pembahasan.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menekankan pentingnya pasokan BBM yang stabil menjelang periode mudik. “Penting untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh SPBU menjelang harus mudik Lebaran 2025,” kata Nurdin dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Minggu (8/3/2026).
Dorongan kesiapan ini disampaikan Nurdin dalam kunjungan kerja Komisi VI DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan, bersama sejumlah mitra strategis BUMN. Dalam pertemuan tersebut, berbagai pemangku kepentingan membahas langkah antisipatif untuk memastikan kesiapan sektor energi dan transportasi menghadapi lonjakan aktivitas perjalanan masyarakat pada musim mudik.
Nurdin menilai, kesiapan pasokan energi menjadi faktor krusial dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat yang diperkirakan meningkat signifikan selama periode libur Hari Raya Idul Fitri 2026. Ia menambahkan bahwa peningkatan mobilitas kendaraan selama arus mudik hampir selalu diikuti dengan lonjakan konsumsi BBM di berbagai wilayah, terutama di jalur-jalur utama perjalanan darat.
Oleh karena itu, Komisi VI secara khusus meminta PT Pertamina (Persero) untuk memperkuat distribusi dan menjaga stabilitas pasokan BBM di seluruh SPBU. “Perkuat distribusi serta jaga stabilitas pasokan BBM di SPBU sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar selama perjalanan,” tegas Nurdin.
Selain energi, kesiapan sektor transportasi nasional yang berada di bawah koordinasi BUMN juga menjadi sorotan dalam kunjungan kerja tersebut. Sejumlah operator transportasi seperti PT Angkasa Pura Indonesia, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Garuda Indonesia, Citilink, serta PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan layanan. Ini mencakup ketersediaan armada hingga kualitas pelayanan bagi para penumpang.
Nurdin Halid menegaskan bahwa koordinasi yang solid antara pemerintah, BUMN, dan pemerintah daerah adalah kunci kelancaran arus mudik nasional tahun 2026 ini. Menurutnya, kesiapan infrastruktur energi dan transportasi bukan hanya soal operasional semata, melainkan juga bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan publik yang aman, nyaman, dan andal bagi masyarakat yang melakukan perjalanan ke kampung halaman.
