Palu, Sulawesi Tengah – Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto secara aktif mewujudkan pendidikan inklusif bagi keluarga miskin dan kurang mampu di seluruh Indonesia. Inisiatif ini menargetkan siswa dari kategori desil 1 dan desil 2, atau kelompok masyarakat miskin dan sangat miskin, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) Tadulako Nambaso 20 Palu, Anita, menegaskan komitmen tersebut. “Target utama program ini adalah siswa dari kategori desil 1 dan desil 2 atau kategori miskin dan sangat miskin, yang sesuai dengan arahan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujar Anita dalam sebuah siniar kolaborasi Kantor Berita ANTARA Biro Sulawesi Tengah dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Sulteng, yang dikutip pada Jumat.
SRT Palu mulai beroperasi pada Agustus 2025 dan telah berhasil menjangkau 186 peserta didik dari berbagai wilayah terpencil. Data menunjukkan, siswa berasal dari Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Buol di perbatasan dengan Gorontalo, wilayah Napu di Kabupaten Poso, hingga Kecamatan Kulawi di Kabupaten Sigi. Saat ini, terdapat 186 peserta didik untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA).
Para siswa belajar di delapan ruang kelas, dengan rincian tiga ruangan untuk jenjang SMP dan lima ruangan untuk jenjang SMA. Proses belajar mengajar ditangani oleh 15 guru berkualitas yang berdedikasi. Anita menjelaskan bahwa model Sekolah Rakyat merupakan program prioritas pemerintah yang memberikan dukungan komprehensif kepada peserta didik.
“Semua kebutuhan siswa ditanggung oleh pemerintah, mulai dari pendidikan, kesehatan, pangan, hingga kebutuhan pribadi,” jelasnya.
Penelitian terbaru dari Pusat Kebijakan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyoroti bahwa aksesibilitas pendidikan di daerah terpencil masih menjadi tantangan signifikan. Studi tersebut mengidentifikasi bahwa 47 persen siswa di wilayah kabupaten pedalaman mengalami kesulitan akses pendidikan berkualitas. Dengan hadirnya SRT Palu, hambatan geografis dan ekonomi dapat diminimalkan melalui sistem asrama yang terintegrasi.
Sistem asrama ini memungkinkan siswa dari berbagai daerah untuk mendapatkan akses pendidikan berkualitas. Selain itu, anak-anak dari keluarga kurang mampu di pelosok dapat menikmati fasilitas pendidikan yang setara dengan sekolah-sekolah unggulan di kota besar. Mekanisme penjangkauan siswa baru dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikelola oleh Dinas Sosial di masing-masing wilayah.
Berbeda dengan sistem pendaftaran konvensional, SRT Palu menggunakan metode penjangkauan aktif untuk mengidentifikasi siswa-siswa potensial dari keluarga penerima PKH. Kepala Sekolah Anita menekankan bahwa kehadiran SRT Palu bukan hanya tentang pemenuhan akses pendidikan, tetapi juga tentang pemberdayaan sosial ekonomi.
“Anak-anak kami adalah titipan orang tua sekaligus titipan negara. Oleh karena itu, seluruh tim dari guru, wali asuh, dan wali asrama harus memastikan mereka mendapatkan layanan pendidikan yang optimal,” tegas Anita.
