Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan regulasi dan skema tambahan untuk memuluskan rencana impor minyak mentah dari Rusia. Langkah ini diambil untuk memastikan proses impor berjalan lancar tanpa melanggar komitmen internasional.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa regulasi tambahan ini diperlukan karena produk minyak dari Rusia membutuhkan perlakuan khusus. “Itu (impor minyak Rusia) nanti akan didukung juga dengan regulasi tambahan,” ujar Laode saat ditemui di sela IPA Convex di Tangerang, Banten, Rabu (20/5) malam.
Menurut Laode, Pertamina, sebagai BUMN di sektor migas, berbisnis menggunakan obligasi global atau global bond. Oleh karena itu, Pertamina harus menghindari segala hal yang dapat melanggar ketentuan obligasi global tersebut. “Pertamina dalam berbisnis menggunakan global bond. Itu harus menghindari hal-hal yang dapat melanggar global bond-nya dia. Makanya, skemanya sedang diproses, ya,” tegas Laode.
Komitmen Pertamina terhadap obligasi global ini menjadi alasan utama Kementerian ESDM harus mencari skema yang ideal dalam rangka mengimpor minyak dari Rusia.
Sebelumnya, pada Jumat (24/4), Wakil Menteri ESDM Yuliot juga telah menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan regulasi atau payung hukum untuk mengatur rencana impor 150 juta barel minyak mentah dari Rusia.
Terdapat dua opsi yang sedang dipertimbangkan pemerintah untuk merealisasikan impor minyak tersebut. Opsi pertama adalah mengimpornya langsung melalui badan usaha milik negara (BUMN), sementara opsi kedua adalah melalui badan layanan umum (BLU).
Yuliot menjelaskan bahwa opsi impor melalui BUMN memiliki konsekuensi tersendiri. Oleh karena itu, opsi melalui BLU sedang dipertimbangkan dengan harapan dapat memberikan kemudahan, termasuk dalam hal pembiayaan.
Rencana impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia ini akan dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun 2026. Komitmen ini merupakan hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia.
