Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) memperkenalkan dua program unggulan, Kampung Redam (Rekonsiliasi dan Perdamaian) dan Desa Sadar HAM, kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Perkenalan program ini berlangsung saat Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia Thomas Harming Suwarta menemui Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini di kantornya, Lombok Barat, pada Rabu (4/3).

Kedua program unggulan tahun 2026 ini dirancang untuk menyasar langsung masyarakat di tingkat paling bawah, yakni kampung, desa, atau kelurahan. Tujuannya adalah memastikan aspek-aspek Hak Asasi Manusia dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

KemenHAM Perkuat Nilai HAM di Tingkat Desa

Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia, Thomas Harming Suwarta, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan upaya konkret. “Desa Sadar HAM kami hadirkan untuk memastikan penguatan nilai-nilai HAM itu langsung menjangkau masyarakat di desa-desa. Selain itu juga untuk memastikan aspek-aspek penghormatan, pelindungan, penegakan hingga pemenuhan HAM di masyarakat tingkat desa, menjadi lebih terjamin,” ungkap Thomas pada Rabu (4/3).

Thomas menambahkan, pada tahun 2026, program Desa Sadar HAM direncanakan akan menjangkau setidaknya 2.000 desa di seluruh Indonesia. Implementasi Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian juga memiliki target serupa.

Menurut Thomas, program Desa Sadar HAM dan Kampung Redam juga akan berkontribusi pada pencapaian target Sustainable Development Goals (SDG’s) dengan 17 indikatornya. Indikator-indikator tersebut, baik yang menyangkut Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob) maupun Sipil dan Politik, sangat terkait dengan Hak Asasi Manusia.

“Pak Menteri HAM tegaskan bahwa hadirnya program-program ini juga untuk mempercepat target capaian SDG’s ya di situ ada target menghapus kemiskinan, tidak ada kelaparan, sanitasi, air bersih termasuk kesetaraan gender, termasuk terciptanya keadilan dan perdamaian dan lain-lainnya,” jelas Thomas.

Lombok Barat Sambut Baik Program KemenHAM

Menanggapi perkenalan program tersebut, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menyatakan sambutan baiknya. Ia menilai program Desa Sadar HAM dan Kampung Redam sangat relevan dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat saat ini, termasuk di Kabupaten Lombok Barat.

“Kami sambut baik dan siap dukung karena ini program yang sangat baik. Bicara konflik saja di wilayah kami ini banyak sekali dan tentu kita butuh peran Kementerian HAM sama-sama kita selesaikan ya melalui Kampung Redam. Termasuk Desa sadar HAM karena isu-isu HAM ini banyak sekalii dan kita butuh kerja bersama mengatasinya,” kata Zaini.

Zaini memberikan contoh konflik yang kerap muncul dan telah lama terjadi di wilayahnya, seperti di Desa Mareje yang melibatkan umat Muslim dan Buddha. Selain itu, isu HAM yang kini menjadi sorotan adalah maraknya tambang ilegal yang dikelola masyarakat secara sporadis, serta berbagai permasalahan tanah.

“Ke depan tentu kolaborasi kami dengan Kementerian HAM akan diperkuat melalui hadirnya program-program ini,” pungkas Zaini.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh dua Staf Khusus Menteri HAM lainnya, Martinus Pigai dan Herman Dogiyai, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Ahmad Saikhu.

sumber gambar: gesit.id