Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mendesak pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Ia menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan yang tepat guna mengantisipasi dampak gejolak internasional.
Pernyataan tersebut disampaikan JK usai acara buka puasa dan Shalat Tarawih bersama pengurus dan anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di kediamannya, kawasan Jakarta Selatan, pada Jumat (6/3/2026).
Dampak Konflik Timur Tengah pada Ekonomi Indonesia
JK menyoroti bahwa konflik yang berkecamuk di Timur Tengah berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Salah satu kekhawatiran utamanya adalah kenaikan harga energi dan peningkatan beban subsidi pemerintah.
“Dampaknya ke Indonesia langsung terasa di ekonomi. Harga bahan bakar naik, harga elpiji naik dan itu berarti subsidi pemerintah akan semakin besar,” tegas JK, dikutip pada Sabtu (7/3/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa eskalasi konflik yang berkepanjangan dapat mengganggu pasokan energi nasional. Mengingat stok BBM Indonesia yang relatif terbatas, pemerintah perlu memiliki langkah antisipasi yang matang.
“Kalau perang berlangsung lama, stok BBM kita terbatas. Itu bisa menimbulkan kesulitan bagi kegiatan ekonomi dan bisnis,” ujarnya.
Sikap Politik dan Evaluasi Kebijakan Ekonomi
Selain dampak ekonomi, JK juga menilai Indonesia perlu memiliki sikap politik yang jelas dan tegas terhadap konflik internasional tersebut. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia diharapkan dapat menunjukkan posisi diplomatik yang kuat dan memanfaatkan perannya dalam forum internasional untuk mendorong penyelesaian konflik serta perdamaian.
Lebih lanjut, JK menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi nasional, khususnya terkait pengelolaan anggaran negara di tengah ketidakpastian global. Menurutnya, pemerintah harus menentukan prioritas belanja negara agar tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.
“Harus ada evaluasi total terhadap kebijakan ekonomi, khususnya dalam penggunaan anggaran. Negara harus menentukan prioritas agar pengeluaran tidak terlalu besar,” kata JK.
Ia memperingatkan bahwa jika pengeluaran negara tidak dikendalikan, risiko tekanan terhadap perekonomian nasional dapat meningkat. Kondisi ini bahkan berpotensi mempengaruhi kepercayaan dunia internasional terhadap ekonomi Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, JK juga menyinggung beberapa program pemerintah yang membutuhkan anggaran besar. Ia berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan tersebut perlu diselaraskan dengan kondisi penerimaan negara. Hal ini penting agar sektor-sektor vital seperti pendidikan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi dasar tetap menjadi prioritas utama.
